.webp)
Pengusaha nikel meminta pemerintah menunda kebijakan bea keluar untuk ekspor produk nikel dan rencana revisi Harga Mineral Acuan (HMA). Permintaan ini muncul karena adanya kenaikan harga sulfur imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu kondisi struktur biayanya.
Di sisi lain, Purbaya menyentil pelaku usaha yang kerap meminta kompensasi kepada pemerintah ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan ketika industri sedang alami keuntungan, kata Purbaya biasanya mereka diam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita lihat dulu seperti apa struktur cost nya. Kan produknya hilirnya beli dari sini, murah nikelnya, berapa persen gitu harga internasional. Waktu itu kok dia nggak ribut, diam-diam aja kalau untung. Kalau rugi, minta langsung kompensasi. Tapi nanti kita pelajarin, ya," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Selain itu, Purbaya mengatakan masih ada praktik yang gelap dalam industri nikel. Misalnya, masih adanya produk biji nikel yang diekspor padahal pemerintah telah melarang hal tersebut.
"Kan yang gelap-gelap banyak. Kalau itu saya nggak perlu naikan HMA itu kan. HMA itu pasti kan nikel mentahnya. Jadi kenapa ada HMA berarti kan ada yang itu yang nggak bisa dianggap nggak ada," katanya.
Terkait kapan diterapkannya bea keluar dan berapa level Harga Mineral Acuan (HMA) untuk produk nikel, Purbaya belum dapat memastikannya karena masih dibahas.
"Ini masih didiskusikan bentar lagi. Tapi, sudah pasti akan diberikan BEA keluar, maupun adanya HMA," ujarnya.
(hns/hns)
