Indonesia berpotensi melakukan kerja sama hilirisasi nikel dengan Filipina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bilang kemungkinan kerja sama itu akan berbentuk business to business (B-to-B) antara pengusaha.
Kabar kerja sama hilirisasi dengan Filipina muncul jelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina pekan ini. Di sana, Prabowo dijadwalkan hadir dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Cebu, pada 7-8 Mei 2026 mendatang.
"Dalam konteks kerjasama G to G itu tidak ada, tetapi kalau memang ada B to B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja ya," beber Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menyatakan Indonesia, baik dari sisi pemerintah maupun korporasi siap membuka kerja sama apapun di sektor hilirisasi dan industrialisasi. Bila pihak Filipina siap bekerja sama, pintu akan terbuka lebar.
"Jadi, gini, negara kita sekarang kan masuk dalam negara yang menganut mazhab hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina, tapi dia kan jumlahnya nggak banyak sebenarnya," tegas Bahlil.
Nikel menjadi komoditas tambang andalan Indonesia karena memiliki cadangan yang cukup besar. Sejak 2020 Indonesia melarang ekspor nikel secara mentah dan mewajibkan pengolahan lebih lanjut melalui skema hilirisasi sebelum diekspor.
Mineral tersebut selama ini banyak digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat atau stainless steel dan komponen utama baterai kendaraan listrik (EV). Nikel juga dipakai untuk pelapisan logam (plating) agar anti-karat, campuran logam khusus (turbin), koin, serta peralatan dapur.
Simak juga Video DPR Sebut Ekonomi RI Punya Bantalan Kuat, CPO hingga Nikel Jadi Penyelamat











































