Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema baru untuk impor minyak 150 juta barel dari Rusia. Skema impor ini nantinya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 26 Tahun 2026.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan ketentuan ini mencakup skema impor yang dapat dilakukan langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, yakni PT Pertamina (Persero). Selain itu, impor juga dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU).
"Jadi, untuk mekanismenya ini kita sudah ada Perpres 26 Tahun 2026, di mana untuk impor itu bisa dilakukan langsung oleh teman-teman yang dari BUMN, dalam hal ini Pertamina, dan juga bisa dilakukan oleh BLU. Itu ada Perpres yang terbaru yang mengatur mekanisme itu," ungkap Yuliot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Baca juga: China & Rusia Makin Mesra Urusan Energi |
Aturan ini juga berlaku untuk impor minyak dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Serikat (AS). Yuliot juga mengatakan, ketentuan impor minyak dari sejumlah negara ini juga masuk dalam ketentuan tersebut, seperti kualitas hingga harga minyak.
"Jadi, kan bisa terjadi perbedaan. Jadi, yang pertama dari sisi kualitas minyaknya, kemudian waktu pengiriman, lokasi, dan juga harga itu kan juga fluktuatif. Jadi pada saat ini yang menjadi permasalahan umum di belakang hari, itu juga diatur dalam Perpres," jelasnya.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan skema impor minyak Rusia tidak dilakukan langsung oleh PT Pertamina (Persero). Hal itu berkaitan dengan skema pendanaan global bond yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.
"Khusus untuk produk Rusia, kita ketahui bahwa Pertamina akan dalam berbisnis menggunakan global bond. Global bond itu harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar global bond-nya dia. Makanya skemanya sedang diproses," ujarnya di IPA CONVEX 2026.
(ahi/ara)