Pimpinan DPR hari ini, Senin (29/6/2026), bertemu perwakilan pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Pertemuan dalam rangka rapat koordinasi (rakor) tentang penguatan fiskal dan moneter.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dan Juda Agung, Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta.
Hadir pula Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Anggota DEN Chatib Basri.
Usai pertemuan, Prasetyo mengatakan rapat koordinasi tersebut membahas kebijakan ekonomi, mulai dari aspek makro, fiskal, hingga persoalan sektor riil, termasuk pasokan gas untuk industri.
Koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga perekonomian nasional. Bahkan Prasetyo mengibaratkan dalam mengurus ekonomi harus menjadi sebuah kesatuan tim sepakbola.
"Memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung piala dunia ibarat tim sepak bola, mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan, bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan, yang salah satu contohnya adalah berkenan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita," ujar Prasetyo di Gedung DPR, Jakarat, Senin (29/6/2026).
Pada kesempatan tersebut juga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan adanya penurunan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri menjadi US$ 13 per MMBTU dari yang sebelumnya US$ 20-23 per MMBTU.
Bahlil mengatakan bahwa penurunan harga LNG dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keberlangsungan industri dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Atas dasar arahan Bapak Presiden bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan maka kami diperintahkan, masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$ 15 sampai US$ 16 dolar per MMBTU. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenankan ke Bapak Presiden diturunkan menjadi US$ 13 per MMBTU. Jadi dari US$ 20 sampai US$ 23 per MMBTU sekarang diturunkan menjadi US$ 13 per MMBTU," ujar Bahlil.
Mari Elka menambahkan kehadirannya di sini untuk memberikan paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya pemerintah melakukan respons terhadap perkembangan global dan domestik.
"Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian Global misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujarnya.
Ia mengatakan rapat juga membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh melalui kebijakan fiskal maupun moneter, termasuk pentingnya koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia.
"Kedua yang disepakati keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada kita berarti kita harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust itu tidak terlepas kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang akan bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," terang Mari.
(hrp/hns)