Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite. Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Purbaya mengatakan, pemerintah mendapat mandat dari DPR untuk memastikan subsidi Pertalite dapat diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan.
Bendahara Negara juga memastikan harga Pertalite tidak akan naik.
"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Selain itu, Pertamina telah melakukan riset terkait teknologi yang dapat digunakan untuk memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran.
Purbaya menambahkan, pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan secara bertahap sambil melihat dampaknya ke perekonomian.
"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.
Sebagai informasi, desil 10 dalam sistem Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kelompok penduduk yang berada pada tingkat tertinggi berdasarkan kesejahteraan atau ekonominya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah pembatasan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Dia menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tidak seharusnya menikmati subsidi pemerintah. Namun selama ini, masih ada orang kaya yang menikmati BBM subsidi.
"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.
(ily/hns)