Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengatur penyaluran LPG 3 kilogram (kg) agar lebih tepat sasaran. Sebab, saat ini penerima LPG subsidi itu disebut masih dirasakan oleh semua kelas masyarakat.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengakui konsumsi LPG 3 kg setiap tahunnya terus meningkat. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban dari meningkatnya konsumsi ini, yakni mengatur penyaluran distribusi gas melon tersebut melalui penerimanya.
"Kita melihat bahwa pendistribusian LPG ini masih bersifat terbuka. Jadi, ini nanti yang akan kita atur. Yang dimaksud dengan bersifat terbuka bahwa pada hari ini sebenarnya LPG 3 kg itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat. Ini nanti yang akan kita lakukan pengaturan," ujar Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi volume LPG 3 kg pada 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Angka ini melampaui dari kuota APBN sebesar 8,17 juta metrik ton. Sementara pada 2024, volume realisasi LPG 3 kg mencapai 8,23 juta metrik ton. Realisasi tersebut sudah melebihi kuota APBN 2024 mencapai 8,03 juta metrik ton.
Pada 2026, kuota LPG 3 kg yang ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton. Namun, ia memprediksi konsumsi sampai akhir tahun mencapai 8,6 juta metrik ton.
Laode menjelaskan pemerintah telah berupaya melakukan transformasi distribusi LPG 3 kg sejak Maret 2023. Pada tahap pertama saat itu, dilakukan pendataan pengguna LPG tabung 3 kg ke dalam sistem berbasis web dan sekarang sudah diterapkan.
Pada tahap kedua, dilakukan pemadanan data dan sasaran pengguna LPG tertentu. Dalam hal penguatan data, Laode menyebut Pertamina telah melakukan nota kesepahaman (MoU) bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
"Pertamina bersama dengan Dukcapil juga telah melakukan MoU, ini juga semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut," beber Laode.
Diatur Berdasarkan Desil
Laode menyebut penerima LPG 3 kg akan merujuk pada data desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"(Masyarakat) kelas yang mendapatkannya diatur agar lebih tepat sasaran, seperti desil-desil-nya nanti akan diatur tuh yang LPG. Bukan hanya yang BBM ya, LPG juga. Kita kan sudah ada data DTSEN," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI.
Terkait polemik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sempat menjadi sorotan publik karena dinilai kurang sesuai dengan kondisi ekonomi, Laode memastikan hal tersebut akan menjadi pembahasan bersama BPS dan PT Pertamina (Persero).
Pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari dari pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.
"Iya, nah itu. Itu salah satu yang akan kami bahas bersama BPS, Pertamina, kami dalam mengimplementasikan hasil pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan," jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya telah menggencarkan konversi LPG 3 kg dengan Compressed Natural Gas (CNG) guna menekan konsumsi LPG 3 kg yang semakin meningkat. Pihaknya telah melakukan uji coba tabung CNG 3 kg di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebelum nantinya diterapkan ke masyarakat luas.
"(CNG) sedang uji coba 17 tabung di Lemigas. Nanti kita lihat 17 tabung ini unjuk kerjanya seperti apa, sedang dievaluasi dalam waktu 1 bulan ini," tambah Laode.
Simak Video "Dari Sembako Murah, Jadi Energi Kebaikan untuk NTT"
(rea/hns)