.webp)
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan sejumlah program untuk mengatasi kenaikan biaya hidup sekaligus mendukung dunia usaha. Program itu mencakup penambahan kuota BBM subsidi hingga tambahan pendanaan untuk pedagang kecil dan sekolah.
Program tersebut dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 September 2026. Kebijakan ini disampaikan di tengah tekanan terhadap Anwar untuk mengatasi kenaikan biaya hidup di Malaysia.
Padahal perekonomian Negeri Jiran mencatatkan pertumbuhan lebih besar dibanding negara lain di kawasan. Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6% pada kuartal II tahun ini, melampaui proyeksi resmi pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip dari Reuters, Senin (31/8/2026), pemerintah Malaysia akan mengembalikan kuota pembelian bahan bakar transportasi RON 95 bagi warganya menjadi 300 liter per bulan. Sebelumnya, kuota tersebut telah dikurangi menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun ini di tengah lonjakan harga minyak mentah global akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Kuota pembelian solar untuk kategori pengguna tertentu juga akan dinaikkan menjadi 400 liter per bulan.
Selain itu, program kecerdasan buatan (AI) pemerintah akan dibuka bagi warga Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun. Program tersebut akan memberikan akses gratis ke sejumlah aplikasi utama, termasuk Gemini Enterprise milik Google serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud asal China.
Dia juga mengumumkan tambahan anggaran untuk pemeliharaan sekolah, peningkatan sistem kesehatan digital, serta fasilitas pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil.Pemerintah, kata Anwar, juga akan menaikkan batas pendapatan perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban menerapkan e-invoice menjadi 3 juta ringgit per tahun.
Seluruh dana yang disita atau dirampas melalui proses hukum terkait pemberantasan korupsi akan dialihkan untuk membiayai program-program pemerintah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Koalisi yang dipimpin Anwar menghadapi penurunan dukungan akibat apa yang disebut para pengkritik sebagai kegagalan memenuhi janji reformasi serta penanganan sejumlah kasus korupsi besar yang dinilai bermasalah. Dalam beberapa bulan terakhir, koalisi tersebut juga mengalami kekalahan dalam tiga pemilihan umum daerah secara berturut-turut.
Pemilihan di tingkat negara bagian tersebut secara luas dipandang sebagai indikator sentimen pemilih menjelang pemilihan umum yang wajib digelar paling lambat awal 2028. Anwar mengatakan dirinya dapat menggelar pemilu lebih cepat apabila perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.
(ily/ara)
