Badan Usaha Khusus (BUK) minyak dan gas bakal dibentuk pemerintah. Rencana ini masuk dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Ketika ditanya soal kemungkinan BUK Migas gantikan SKK Migas yang sudah ada, Bahlil enggan menjawab tegas. Dia cuma bilang secara lembaga BUK Migas kemungkinan akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dia mengatakan pemerintah sedang memformulasikan regulasi untuk memperkuat BUK migas. Utamanya dalam urusan perizinan proyek migas.
"Saya akan sampaikan di saat pembahasan undang-undang. Lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan. Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Dia mengatakan urusan perizinan proyek migas lintas sektor seringkali menjadi penghambat peningkatan lifting migas. Pihaknya ingin mengubah hal tersebut.
"Kita tidak ingin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita, dengan tidak mengurangi proses-proses sebagaimana mestinya dalam kewenangan kementerian masing-masing," beber Bahlil.
"Jadi ini kita tetap akan lakukan. Modelnya aja yang kita akan dorong, sekaligus fleksibilitas dalam rangka negosiasi terhadap bagian swasta maupun bagian pemerintah, baik cost recovery ataupun bentuk lainnya yang bisa sama-sama menguntungkan," jelas Bahlil.
Ketika ditanya lagi apa yang menjadi pembeda BUK Migas dan SKK Migas, Bahlil tetap tak mau menjawab jelas. Dia kembali bilang BUK Migas akan berada di bawah Presiden langsung tanggung jawabnya.
"Saya belum bisa menjawab sampai ke sana, tapi saya katakan bahwa ini Badan Usaha Khusus ini akan berada dan di bawah langsung tanggung jawabnya Bapak Presiden," tutur Bahlil.
(hal/hns)