Indonesia mengakhiri era ketergantungan pada pasokan energi luar negeri setelah menghentikan impor solar sepenuhnya, terutama untuk produk dengan tingkat Cetane 48 (CN 48). Semua ini diklaim berkat penerapan program B50, yakni solar dengan campuran minyak kelapa sawit hingga 50%.
Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan masih ada perusahaan di sektor tambang yang berusaha untuk mengajukan izin impor solar untuk operasional.
Sebagai contoh, ia terang-terangan menyebut ada PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang adalah anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI), bagian dari Grup Bakrie, sebagai salah satu perusahaan yang ia maksud masih meminta izin impor solar.
"Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh," kata Bahlil dalam acara Rakernas III HIPPI Tahun 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Hal tersebut ia ungkapkan langsung di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Bakrie yang juga menjabat sebagai petinggi dari Bakrie Group.
"Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga," ujarnya sembari bercanda.
Di luar itu, Bahlil menekankan sampai saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari. Hal itu dikarenakan produksi minyak mentah dalam negeri baru di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara konsumsinya di level 1,6 juta barel per hari.
Beruntung dalam hal konsumsi solar, dengan program B50 pemerintah berhasil mengurangi ketergantungan impor karena kebutuhan dalam negeri sepenuhnya sudah terpenuhi berkat bantuan dari produksi campuran minyak sawit.
"Solar kita tidak lagi kita impor, karena total konsumsi kita 39 juta kiloliter. Dari 39 juta kiloliter itu, 50%-nya itu kita pakai dari CPO, sawit," terang Bahlil.
"Bagaimana caranya agar tidak kita tergantung kepada dunia? Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber energi kita di dalam negeri, baik berbentuk fosil lewat kenaikan lifting, maupun bagaimana cara kita untuk mendapatkan energi alternatif nabati," jelasnya lagi.
Sementara untuk BBM jenis gasoline atau bensin, Bahlil menyebut konsumsi di dalam negeri mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Sayangnya, saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi bensin di kisaran 18-19 juta kl per tahun dan selebihnya dipenuhi oleh impor.
Karenanya, dia menegaskan pemerintah sedang mendorong penggunaan bensis dengan campuran etanol dengan target kandungan campuran hingga 50% (E50). Target ini dirancang sangat tinggi berangkat dari keberhasilan penerapan program B50.
"Bagaimana untuk cara yang membuat clear? Kita mau dorong etanol, kita mau dorong sampai dengan E50. Belajar daripada solar yang B50, dari B10 sampai B50. Supaya apa? Ini bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung, ini bisa membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru," pungkas Bahlil.
(igo/fdl)