Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengembangan pusat data (data center) di Indonesia membutuhkan tambahan listrik 20 gigawatt (GW). Angka itu setara 20% dari total kapasitas listrik yang ada saat ini.
"Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20% dari total listrik yang existing sekarang. Ini enggak sedikit, cukup besar sekali," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Bahlil bilang kesiapan pasokan energi, terutama energi bersih, menjadi kunci agar Indonesia mampu menarik investasi pusat data berskala regional. Menurutnya, digitalisasi merupakan instrumen industrialisasi, dan tanpa dukungan energi yang memadai, perkembangannya justru akan memunculkan persoalan baru.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi hub baru pusat data Indonesia, melengkapi hub yang sudah ada di Malaysia dan Singapura. Bahlil menilai kawasan itu memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan air, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding Jawa Barat, Jakarta, atau Bali, serta peluang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
"Kita akan membangun sekarang PLTS kurang lebih sekitar 100 gigawatt-peak. Dan saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis," kata Bahlil.
Peluang itu mulai terlihat di Batam. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, dan dalam tahap pengembangan di kota tersebut mencapai 1,47 GW. Selain itu, PLN Batam dan DayOne telah meneken kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW, kontrak terbesar untuk pusat data di Indonesia.
Dari sisi pasokan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Dari jumlah itu, 42,6 GW berasal dari EBT, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil, dengan potensi investasi Rp 2.967,4 triliun. Pengembangan PLTS 100 GWp juga mencakup PLTS skala besar, terapung, atap, dan kawasan industri.
Bahlil menambahkan, pemerintah akan meminta data rencana lokasi dari calon investor pusat data agar pasokan energinya bisa disiapkan langsung. Ia juga tengah menyiapkan aturan agar investor menggandeng pengusaha nasional dan daerah.
"Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjain oleh mereka sendiri," tegasnya.
(hrp/ara)