Kripto Halal Atau Haram? Yenny Wahid Minta Bappebti Buat Regulasi yang Jelas

Aulia Damayanti - detikFinance
Rabu, 23 Jun 2021 18:40 WIB
Yenny Wahid hadiri pemakaman Wimar Witoelar di TPU Tanah Kusir
Foto: Kadek/detikcom
Jakarta -

Founder Islamic Law Firm, Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal dengan Yenny Wahid meminta pemerintah menyusun regulasi yang jelas terkait transaksi kripto. Hal itu diharapkan bisa memperjelas transaksi aset digital itu agar tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar).

"Kami meminta pemerintah dalam ini Bappebti agar membuat regulasi yang jelas, sehingga tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian), tidak membuat kerugian di masyarakat," katanya dalam siaran pers, Rabu (23/6/2021).

Pernyataan Yenny tersebut merupakan salah satu hasil Bahtsul Masail Halal-Haram Transaksi Kripto yang menghadirkan kiai Nahdlatul Ulama (NU) akhir pekan lalu.

Dalam forum kajian Islam tersebut, disepakati bahwa aset kripto adalah kekayaan (mal) menurut fikih. Namun, sebagian ulama mengatakan transaksi kripto terjadi gharar, sementara sebagian ulama yang lain mengatakan tidak terjadi.

"Karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian). Kenapa diputuskan demikian? Karena terjadi perbedaan pandang antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi kripto itu terjadi gharar atau tidak," papar Yenny.

"Sifat dari gharar ini debatable, ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama bahtsul masail sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada gharar," tambahnya.

Yenny menegaskan peran pemerintah sangat besar untuk meregulasi kripto. "Kita juga menyadari masih banyak challenge, tantangan, apalagi kita tahu di luar banyak negara-negara yang melarang transaksi kripto," ujarnya

Oleh karena itu, Yenny berharap dalam rencana pendirian Bursa Kripto, pemerintah harus mementingkan kepentingan rakyat muslim Indonesia yang tidak menginginkan adanya ketidakpastian dalam transaksi kripto.

Yenny mengakui, masih perlu dialog dan kajian mendalam tentang aset kripto dalam perspektif Islam. Untuk itu, kata dia, acara bahtsul masail terkait isu ini masih akan berlanjut.

"Kita perlu lebih banyak dialog, perlu ada pembahasan-pembahasan ke depan lagi," ungkapnya.

Yenny mengimbau agar masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan transaksi kripto jika tidak memiliki pengetahuan tentang aset digital itu. Namun bagi mereka yang sudah memiliki cukup pengetahuan, dipersilakan bertransaksi dengan pertimbangan pribadi ada tidaknya gharar.

"Jika yang mengatakan di dalam kripto ada gharar, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada gharar, sebagaimana juga didukung ulama bahtsul masail, maka kripto boleh dipertukarkan," ujarnya.

(zlf/zlf)