UU Fintech Dinilai Penting Lawan Pinjol Ilegal

Yudistira Imandiar - detikFinance
Selasa, 09 Nov 2021 23:07 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung rencana pemerintah yang akan mengeluarkan undang-undang mengenai financial technologi (fintech). Ia berharap regulasi yang dikeluarkan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya pengguna akses keuangan atau pinjaman online.

"Rencana ini sangat positif. Karena, fintech ilegal telah mengacaukan sistem keuangan, menjerat dan merugikan masyarakat karena sarat dengan unsur penipuan," sebut LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2021).

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan UU Fintech sangat penting untuk menumpas dan menindak tegas kejahatan pinjol ilegal.

"Sebab, hingga saat ini penindakan yang dilakukan kepada pinjol ilegal hanya diblokir situs dan aplikasinya. Namun, sanksi itu tidak efektif. Karena, mereka masih bisa membuatnya lagi dengan mudah," tutur LaNyalla.

Ia menyampaikan pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam mencari akses layanan keuangan yang lebih mudah serta rendah bunganya. Ia memandang layanan keuangan perbankan masih sulit diakses oleh sebagian masyarakat.

"Perbankan memberikan syarat yang rumit dalam memberikan pinjaman yang instan yang dibutuhkan masyarakat. Inilah yang membuat sebagian masyarakat memilih beralih ke layanan fintech dan akhirnya terjebak dengan pinjaman online," ulas LaNyalla.

Alumni Universitas Brawijaya Malang itu berharap kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan masyarakat harus dapat memenuhi kebutuhan keuangan dengan cara yang adil dan tidak merugikan.

"Selain itu, pemerintah harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan modal usaha atau kebutuhan keuangan lainnya dengan cepat dan mudah," tegas LaNyalla.

Ia pun berharap regulasi fintech bukan hanya soal operasional perusahaan keuangan, tetapi juga mengatur kemudahan bagi pengguna dan layanan peningkatan literasi keuangan untuk masyarakat.

(akd/hns)