Pemerintah Bayangan Myanmar Resmikan Kripto Tether Sebagai Alat Tukar

Pemerintah Bayangan Myanmar Resmikan Kripto Tether Sebagai Alat Tukar

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 14 Des 2021 16:54 WIB
SALT LAKE CITY, UT - APRIL 26: A pile of Bitcoins are shown here after Software engineer Mike Caldwell minted them in his shop on April 26, 2013 in Sandy, Utah. Bitcoin is an experimental digital currency used over the Internet that is gaining in popularity worldwide. (Photo by George Frey/Getty Images)
Foto: Getty Images
Jakarta -

Pemerintah bayangan Myanmar mengumumkan telah menerima mata uang kripto stablecoin Tether untuk penggunaan alat bayar domestik.

Dilansir dari Bloomberg Selasa (14/12/2021), pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG) yang diisi oleh para pendukung Aung San Suu Kyi mengumumkan akan menggunakan Tether sebagai mata uang.

Kelompok itu juga mulai menggalang dana untuk kampanye yang berusaha menggulingkan rezim militer.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Laporan dari Al-Jazeera mengatakan Tin Tun Naing, menteri NUG yang bertanggung jawab atas perencanaan, keuangan dan investasi, mengumumkan pihaknya secara resmi mengakui USD Tether sebagai mata uang karena akan memungkinkan transaksi yang lebih baik dan cepat. Hal itu diumumkan Tin Tun Naing dalam unggahannya di Facebook pada 11 Desember.



Tether disebut dapat ditransfer dengan cara yang mirip dengan mata uang kripto lain seperti Bitcoin, sehingga menyulitkan pemerintah dan otoritas lain untuk melacak atau mencegah pembayaran. Namun, nilainya secara resmi dipatok ke dolar AS dan tetap stabil, tidak seperti kebanyakan mata uang Kripto lainnya.

ADVERTISEMENT

Pemerintah militer sendiri telah melarang NUG dan menyebut pemerintah bayangan ini sebagai gerakan terorisme.

Sejak kudeta, perbankan dan sistem keuangan Myanmar berada dalam kekacauan ketika kelompok-kelompok oposisi mencoba untuk menahan upaya militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Kelompok oposisi militer telah mendorong orang untuk tidak membayar pajak, serta bergabung dengan protes. Kampanye pembangkangan sipil, dan boikot terhadap tentara dikumandangkan.

Sementara itu, NUG sendiri telah dikecualikan dari akses resmi ke dana pemerintah. NUG pun sejak bulan lalu mulai menjual obligasi, ke sebagian besar warga negara Myanmar di luar negeri untuk mengumpulkan dana.




(hal/zlf)

Hide Ads