Inggris Siapkan Aturan Buat Sita Aset Kripto Terkait Kejahatan!

Ilyas Fadilah - detikFinance
Kamis, 28 Apr 2022 14:25 WIB
Survei: Setengah Pemilik Baru Kripto Pemain Baru, Terbanyak dari Brasil dan Indonesia
Foto: DW (News)
Jakarta -

Pemerintah Inggris pada Kamis (28/4/2022) menyebut jika aset kripto dapat disita untuk memerangi tindak kejahatan ekonomi. Kasus penipuan perbankan dan daring meroket tajam di Inggris sejak berlangsungnya pandemi COVID-19.

Sebagai tanggapan atas maraknya tindak kejahatan ekonomi, Pemerintah Inggris akan mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan aset kripto disita dan diamankan lebih cepat. Pengajuan RUU itu dilakukan setelah parlemen melakukan persidangan.

"Secara khusus, (kami mengusulkan) pembentukan lembaga yang berwenang melakukan perampasan sipil yang akan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh mereka yang tidak dapat dituntut tapi menggunakan dana mereka untuk kejahatan lebih lanjut," kata pemerintah kepada Komite Terpilih Perbendaharaan (TSC) parlemen, seperti dikutip detikcom, Kamis (28/4/2022) dari antara.

Parlemen Inggris juga merekomendasikan satu badan khusus untuk menangani kejahatan ekonomi dan mengganti sejumlah lembaga yang 'membingungkan'. Tapi pemerintah mengatakan pendekatan multi-lembaganya sudah tepat.

"Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedakan di antara jenis-jenis kejahatan yang berbeda," kata pemerintah. Selain itu, penipuan di sektor publik butuh tanggapan berbeda dengan jenis penipuan lain yang dilakukan pihak personal atau kelompok bisnis.

Proposal penyitaan aset kripto tidak mengalami perombakan signifikan. Sementara anggota parlemen menginginkan adanya satu badan khusus yang berperan memberantas kejahatan ekonomi.

Namun Pemerintah Inggris mendukung usulan untuk mewajibkan platform daring seperti Google dan Facebook agar lebih proaktif menangani iklan palsu produk keuangan. Tapi, pemerintah butuh lebih banyak waktu untuk meloloskan dan menerapkan undang-undang tersebut.

"Platform daring sekarang harus mengintensifkan dan segera menghapus iklan penipuan ini," kata ketua TSC Mel Stride.

Google telah setuju untuk memuat iklan keuangan hanya dari perusahaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Langkah Google bakal diikuti oleh Facebook Meta tahun ini. Selain itu parlemen merekomendasikan atau memaksa platform daring memberi kompensasi kepada korban penipuan.

Pemerintah Inggris turut menggandeng perusahaan teknologi dan mitranya dalam proses penegakan hukum. Masyarakat sipil pun diikutsertakan demi mempertimbangkan setiap opsi yang bisa mendukung korban penipuan daring, juga mengurangi kerugian yang mereka alami.

(dna/dna)