Foto: Pemerintah Umumkan Revisi Aturan Taksi Online

(Ki-ka) Kakorlantas Polri Royke Lumowa, Menhub Budi Karya Sumadi, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, dan Menkominfo Rudiantara mengumumkan aturan baru soal taksi online di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Aturan yang diumumkan oleh ketiga menteri ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

Sedikitnya ada 9 poin yang ditekankan dalam aturan tersebut, antara lain argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota/perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

Lewat peraturan ini, Menhub Budi Karya Sumadi menginginkan adanya kesetaraan antara taksi konvensional dan taksi online. Sehingga keduanya bisa bersaing dengan sehat.

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan berbincang dengan Menkominfo Rudiantara di sela-sela jumpa pers pengumuman aturan baru soal taksi online.

"Kita ingin lihat keseimbangan, enggak boleh mau menang-menangan sendiri. Saya udah bicara sama teman-teman Gojek, Uber, kita juga melihat untuk ketertiban semua, jangan sampai ada aneh-aneh lagi. 9 item disepakati dijelaskan satu-persatu," kata Luhut dalam jumpa pers.

(Ki-ka) Menhub Budi Karya Sumadi, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menkominfo Rudiantara berbincang usai mengumumkan aturan baru soal taksi online.

Dalam jumpa pers ini, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, besaran tarif batas atas dan batas bawah masih belum ditetapkan karena masih dibutuhkan transisi waktu. Ia memperkirakan dibutuhkan waktu lagi sekitar 3-6 bulan.