Dari informasi yang dikumpulkan detikFinance, Kamis (19/8/2013), berikut nada-nada penolakan kebijakan tersebut.
Mobil Murah Bikin Macet
|
"Mustahil orang papua beli mobil murah, karena jalan di sana juga tidak familiar, di Kalimantan juga saya rasa tidak akan menarik buat mereka. Akhirnya tetap saja di Jakarta," ungkap Pengamat Transportasi dari Universitas UGM, Djoko Setijowarno kepada detikFinance, Selasa kemarin.
Mobil Murah Bikin Boros BBM
|
"Kenapa nggak subsidi saja angkutan umum. Berpihak pada industri otomotif. Padahal untuk public transport itu sangat besar sekali. Anak-anak sekolah tidak perlu bawa kendaraan pribadi masing-masing, daripada untuk subsidi BBM," kata Pengamat Transportasi UGM, Djoko Setijowarno.
Dari Lubuk Hati yang Dalam Jokowi Tolak Mobil Murah
|
"Nggak," ujar Jokowi saat ditanya apakah dirinya setuju atau tidak dari lubuk hati yang paling dalam atas adanya program mobil murah.
Jokowi akan menyiasati mobil murah dengan ERP. Bisa juga Jokowi menerapkan pelat nomor ganjil genap kendaraan. "Cegatnya pakai itu (ERP dan plat ganjil genap). Mungkin pakai pajak khusus," kata mantan Walikota Solo ini.
Walikota Bandung Ridwan Kamil Tolak Mobil Murah
|
"Statement saya, saya tidak setuju dengan kebijakan mobil murah ini. Saya dengan Pak Jokowi itu sama. Sedang berusaha mengurai kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan. Nanti kalau ada mobil murah, kendaraan semakin padat," tegas Emil.
Mobil Murah Muncul, Transportasi Umum Masih Buruk
|
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi pun berkata demikian. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat program transportasi massal yang aman dan nyaman. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pun menganggap kebijakan ini cenderung terlambat, mengingat kota di Indonesia belum memiliki transportasi massal yang baik. Dia menilai pemerintah lamban merealisasikan hal itu.
"Pemerintah itu jalan sendiri-sendiri jadinya. Menteri Perhubungan itu lamban sekali programkan public transport, kurang ada dorongan ke daerah-daerah. Kurang dari 10 kota dari seluruh kota di Indonesia yang menerapkan public transport yang baik," katanya.
Jadi, transportasi massal seolah menjadi sebuah persayaratan mutlak untuk program ini yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Halaman 2 dari 6