Jokowi Protes 'Banjir Mobil Murah', Ini Tanggapan 5 Tokoh

Menanggapi surat protes Jokowi ke dirinya, Wapres Boediono mengatakan, pemerintah pusat tak akan lepas tangan soal masalah di Jakarta terutama risiko kemacetan makin parah karena adanya mobil murah

"Saya ingin merespons surat Gubernur DKI Jakarta, intinya Pak Wagub (Ahok hadir di acara), pemerintah pusat tidak akan lepas tangan untuk masalah DKI termasuk masalah macet, banjir dan rumah. Kita siap karena ini jendela rumah kita," kata Boediono saat acara pembukaan Pameran IIMS 2013 di JIExpo, Kemayoran, Kamis (19/9/2013)

Menurut Boediono, pemerintah pusat punya kesepakatan dengan DKI Jakarta, dan siap mendampingi soal penanganan masalah di Jakarta. Ia pun memahami soal adanya kekhawatiran kehadiran mobil murah bisa nambah masalah di Jakarta dan kota lainnya.

"Menurut saya, solusinya adalah meningkatkan secepat mungkin Pemda dan Pemerintah pusat untuk public transport. Kedua tidak menghambat orang beli mobil tetapi kita kenakan biaya saat berkendaraan di Jakarta," katanya.

Menurut Boediono, Electronic Road atau ERP kita harus kembangkan. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Kalau mereka mau pakai harus bayar electronic road. Industri otomatif masih banyak dibutuhkan, termasuk di Belitung. Kalau numpuk di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan jadi masalah. Jadi bisa dilakukan tanpa mengorbankan tenaga kerja," katanya.

Hatta kemarin mengatakan, sebenarnya dirinya ingin mobil-mobil murah ini berorientasi kepada ekspor, selain dijual di dalam negeri.

"Sebab nanti kita akan menghadapi ASEAN economic community, pasar tunggal ASEAN (2015). Oleh sebab itu kalau kita menerapkan itu di tanah air kita sebagai basis produksi. Maka orientasinya harus kepada ekspor. Jangan justru memenuhi untuk dalam negeri kita," tutur Hatta di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Bila Indonesia menjadi basis produksi mobil murah di ASEAN, maka industri penunjang mobil murah ini bisa dibangun. Akan banyak usaha kecil dan menengah yang bisa tumbuh.

Tapi apakah sudah ada pembicaraan soal menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil murah untuk ekspor? Hatta mengatakan, belum ada pembicaraan ke arah tersebut.

"Tapi hendaknya menurut saya berpikirnya harus ke sana. Dan yang kedua roadmap-nya harus menuju kepada mobil nasional. Jadi 100% kita, sebab kalau tidak ya akan bergantung terus. Karena disebutnya green car, ya hendaknya bisa mengurangi ketergantungan kepada BBM. Sepanjang apa yang saya sebutkan tidak memenuhi kebalikannya, ya kita evaluasi dong," papar Hatta.

Sebagai menteri yang mengeluarkan aturan mobil murah, Hidayattak mau ambil pusing dan santai saja terhadap protes Jokowi.

"Ya boleh saja kan (Jokowi kirim surat). Kalau mau komentar saya silakan, tidak bermaksud menyusahkan. Kalau ada masalah di ibu kota ya kita selesaikan bersama-sama," tutur Hidayat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Hidayat mengatakan, Indonesia negara yang demokratis, sehingga pemerintah siap menerima komentar. Mantan Ketua Kadin ini mengatakan, mobil murah tetap berjalan. Dirinya akan menyimak tiap kritik yang ada dan akan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan.

Dalam kesempatan itu, Hidayat mengatakan, mobil murah ini akan menyebar di 33 provinsi di Indonesia. Tidak hanya terkonsentrasi pada satu kota saja. Hidayat juga mau bicara soal penjatahan mobil murah untuk tiap wilayah, sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Selain itu, para produsen mobil mewah ini juga berjanji akan mengekspor produk mobil mewah mulai 2014.

Darmaningtyas meminta Jokowi segera membuat kebijakan nyata untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di Jakarta. Darmaningtyas mengatakan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan sistem memungut bayaran pada setiap kendaraan yang melintasi kawasan tertentu yang diterapkan ERP.

"Singapura merupakan Negara tetangga terdekat yang sudah menunjukkan bukti mengenai keberhasilan ERP untuk mengurai kemacetan," katanya kepada detikFinance, Rabu (18/9/2013).

Menurutnya banyak pejabat Pemrpov DKI Jakarta, konsultan, pakar, LSM, dan operator ticketing yang sudah studi banding ke Singapura dan Negara-negara lain yang telah melaksanakan ERP.

"Artinya, pengetahuan teknis mengenai implementasi ERP itu sudah cukup dimiliki oleh para stakeholder transportasi di Jakarta. Sayang, sampai sekarang belum ada implementasinya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah memutuskan saja untuk dilaksanakan," tegas Darmaningtyas.

Menurutnya inilah saat yang tepat bagi Jokowi dan Ahok untuk mengambil keputusan menerapkan ERP di Jakarta. Kajian teknis mengenai bagaimana penerapan sistem ERP itu sudah sangat banyak.

Anggota DPR ini mengatakan permasalahan mobil murah ini harus dilihat dari dua sisi, sisi kebutuhan masyarakat dan sisi kepadatan kendaraan di suatu daerah terutama Ibu Kota Jakarta.

"Kalau melihat angkutan umum kita saat ini yang belum memadai, artinya kita masih membutuhkan adanya kendaraan pribadi yang murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat," ucap Ferrari ketika ditemui di Ruang Komisi VI DPR, Rabu (18/9/2o13).

Namun di sisi lain kata Ferarri, infrastruktur jalan dan sebagainya saat ini daya dukungnya sangat kecil. "Namun di sisi lain infrastruktur kita terutama jalan dan sebagainya daya dukungnya juga sangat kecil, kalau ditambah kendaraan baru yang jumlahnya sangat banyak akan menimbulkan kemacetan luar biasa," ujarnya.

Di sisi lain keberadaan mobil murah ini kata Ferrari juga untuk mendorong agar industri otomotif juga terus berkembang.

"Kita juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan industri otomotif, kita juga mengharapkan bahwa industri otomitif kita bisa berkembang dengan baik," ucap anggota DPR Fraksi Demokrat ini.

Menurutnya pemerintah pusat maupun daerah harus segera membangun infrastruktur khususnya transportasi massal.

Menurut Ferrari, tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk menolak mobil murah. "Kalau menolak mobil murah itu rasanya tidak ada aturannya, bagaimana bisa membatasi mobil murah apalagi mobil mahal," ucap Ferrari.

Bahkan seorang Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun tidak berhak untuk melarang orang untuk mendapatkan kendaraan.

"Pokoknya tidak ada yang bisa melarang, termasuk Gubernur DKI Jakarta, terhadap keinginan orang untuk mendapatkan kendaraan baik itu mobil, mau itu motor, ini kan hak setiap orang, kalau oroang punya kenapa, apa dasar hukumnya melarang orang membeli kendaraan. Yang bisa dilakukan Pemda adalah mengatur, misalnya adanya kebijakan 3 in 1 dan kebijakan lain," katanya.