Peremajaan Kebun Sawit Petani Terkendala Lahan Bermasalah

Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit sampai Agustus lalu telah mengimpun dana sebesar Rp 7,19 triliun. Dana tersebut berasal dari pungutan atas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) atau CPO Supporting Fund (CSF) alias dana 'celengan' sawit.

Direktur Utama BPDP Sawit, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, alokasi dana pungutan sawit salah satunya untuk bantuan peremajaan perkebunan sawit rakyat atau replanting. Namun, upaya replanting terbilang sangat lambat.

"Replanting masih banyak kendalanya. Kami harus pastikan betul lahan sawitnya bukan lahan sengketa, bukan hutan, bukan gambut dalam, dan masalah lainnya," kata Bayu di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (3/10/2016).

"Meski sudah banyak yang masuk, karena verifikasinya sangat lambat, itu harus diakui. Karena BPDP tidak didesain untuk melakukan verifikasi sendiri," tambahnya.

Menurut Bayu, dari total 29.000 hektar lahan yang sudah diajukan mendapat mendapat bantuan peremajaan tahun ini, baru sedikit sekali yang sudah disetujui untuk pencairan bantuannya. Dirinya enggan menyebut berapa lahan perkebunan rakyat yang sudah didanai lembaganya.

"Sudah disetujui masih sangat sedikit. Semua sudah beres, petani sudah oke, tapi masalahnya di lahan. Jadi ini banyak sekali kasusnya di petani. Karena misalnya lahannya si A, dijual ke si B, dijual lagi ke si C. Nah jual beli si A ke B tak pakai balik nama. Si C mengajukan bantuan replanting, akhirnya susah," terangnya.

Dia mengungkapkan, dana di BPDP sudah tersedia namun belum banyak terpakai untuk replanting. Di sisi lain, peremajaan kebun sawit rakyat sudah sangat mendesak lantaran produksinya yang terus menurun.

"Dari sudut suistanability, dengan replanting kesempatan menata ulang kebun itu ada, sehingga lebih suistanable. Swasta produksinya (tandan sawit) 7 ton per hektar, petani cuma 2 ton. Jadi sayang sekali," pungkas Bayu. (ang/ang)