.webp)
"Kita kan belum komunikasi sama pak gubernur (Gubernur Jawa Timur Soekarwo), karena pada dasarnya kita sedang memfinalkan mengenai pemetaan secara total," kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat kunjungan kerja di Surabaya, Rabu (11/1/2017).
Rini menerangkan, pabrik gula (PG) yang rencana akan ditutup, karena usianya sudah lebih dari 100 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pada dasarnya pihaknya melihat efisiensi PG tersebut sudah rendah. Kualitas produknya juga tidak bisa mengikuti kualitas internasional.
Jika PG tersebut masih cukup baik, akan dilakukan revitalisasi sehingga kualitas produknya lebih baik dan efisien. Apalagi PG yang bisa menghasilkan produk etanol dan listrik, Kementerian BUMN akan terus melanjutkan operasional PG itu.
"Kalau tidak, ya kita jalankan sekarang sambil membangun yang baru. Kita bangun yang baru dengan kapasitas lebih besar selama lahan tebu itu cukup. Nanti ini (PG baru) jadi, yang lain ditutup," terangnya sambil menambahkan, untuk mendirikan pabrik baru, perlu dilakukan pemetaan titik-titik petani tebu. Karena lahan pertanian tebu harus dipersiapkan untuk mendukung operasional PG.
"Satu pabrik gula bisa habis Rp 2 triliun. Kalau petani nggak mau tanam tebu, tapi pilih tanaman yang lain, mati lah investasi. Karena itu, kerjasama petani dengan pabrik gula menjadi sangat penting," katanya.
Rini menegaskan, tujuan penutupan PG tidak ingin menimbulkan pengangguran. "BUMN punya tanggungjawab bersama dengan pemerintah daerah supaya masyarakat bisa sejahtera, berarti jangan sampai ada pengangguran," tuturnya.
"Sebagai negara harus sadar kalau punya produk, harus produk yang kualitasnya internasional. Kita harus mampu memproduksi gula sebaik internasional, semurah internasional," jelasnya sambil menambahkan, pada 15 Januari nanti pihaknya akan mengumpulkan PTPN.
"Nanti PTPN melapor ke Pak Gubernur," tandasnya sambil menambahkan, rencana penutupan PG itu bukan sikap reaktif.
"Jadi saya bukan urusan reaktif atau apa. Tapi bagaimana melakukan yang terbaik. Memanfaatkan modal yang kita miliki. Kalau tidak punya (modal), ya kita partner dengan orang lain," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan, pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam rencana penutupan PG.
"Untuk diajak bicara dalam permasalahan ini. Karena pada dasarnya, tidak semata-mata efisiensi, karena menyangkut kepentingan banyak," katanya.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo menambahkan, dirinya sudah mendengar sendiri apa yang disampaikan Menteri BUMN. Melibatkan pemerintah daerah dinilainya sebagai kebijakan yang bagus.
"Bu menteri tadi mengatakan bahwa gubernur diajak bicara. Saya kira ini satu exit policy bagus. Yang penting kami tetap diajak bicara untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut masyarakat banyak," tandasnya. (roi/hns)
