Follow detikFinance
Rabu, 07 Mar 2018 20:44 WIB

Untung Rugi Baja China 'Belok' ke RI Gara-gara Kebijakan Trump

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Ilustrasi Baja Impor (Foto: Rachman haryanto) Ilustrasi Baja Impor (Foto: Rachman haryanto)
Jakarta - Indonesia diprediksi akan kebanjiran baja asal China karena rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menaikkan tarif bea masuk. Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai ada manfaat yang bisa dipetik dari kondisi tersebut.

Menurut Enggar perkiraan membanjirnya baja asal China memiliki manfaat bagi Indonesia. Misalnya dengan mengajak perusahaan baja asal China untuk mendirikan pabrik di Indonesia.

"Dampak langsungnya tidak besar. Sebenarnya ada hal yang bisa kita manfaatkan, industri hilirnya kita ajak untuk di sini," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/3/2018).


Namun, kata Enggar, hal tersebut juga memberikan dampak negatif kepada sistem perekonomian. Pasalnya tatanan ekonomi dunia akan ikut berpengaruh.

"Tetapi dampak tidak langsungnya adalah membanjirnya yang dari China karena ditutup di sana larinya ke mana2 lah itu. Dampak tidak langsung juga tatanan ekonomi dunia agak sedikit berubah itu yang harus kita sikapi," jelasnya.


Lebih lanjut, ia mengimbau agar pemerintah lebih waspada terhadap masuknya baja dari China dengan anti dumping. Sebab hal tersebut merupakan bagian dari proses dari kebijakan post border.

"Ya dengan anti dumping dan segala macam artinya kita mesti lebih waspada karena kita ingat ini bagian dari paket kebijakan yang ada post border artinya ini menuntut kami Kemendag lebih hati-hati lagi dan minta kerjasama dengan bea cukai untuk pemeriksaan post border," jelasnya.

Ia mengatakan pemeriksaan di post border tersebut nantinya tidak hanya untuk barang dari China namun seluruh barang.

"Semua lah kita secara keseluruhan nggak boleh spefisik produk dari mana," ungkap Enggar.


Enggar memamparkan saat ini pihaknya pun telah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membicarakan biaya masuk anti dumpling tersebut. Sebab ia menilai hal tersebut bisa berisiko.

"Ini ibarat buah simalakama dimakan ibu mati nggak dimakan bapak mati. Kalau saya kenakan biaya di sini industri hilir protes. Kalau nggak kenakan, industri hulu yang protes. Nah dari pusing kita kirim surat ke Kemenperin. Silakan Kemenperin yang merekomendasikan karena itu kan di bawah Kemenperin," tutupnya.

(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed