.webp)
Donald Trump beberapa waktu mengumandangkan bahwa pemerintah AS akan meningkatkan tarif BM untuk baja hingga 25%, dan alumunium sebesar 10%.
Pemerintah berpandangan agar Indonesia tidak dibanjiri produk baja dari China salah satu caranya dengan meningkatkan daya saing produk baja asli tanah air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan dampak kebijakan tarif BM AS tidak secara langsung.
"Namun perlu dikhawatirkan sebagai dinamika tren kebijakan di dunia. Jadi kalau ekonomi nomor satu di dunia, maka bisa mengubah tren atau konsensus global. Dengan kondisi ini, menjadi mendesak untuk meningkatkan daya saing untuk mengatasi segala rintangan. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan pintas selain untuk meningkatkan daya saing," kata Lembong di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal menerapkan peraturan terhadap baja impor yang bakal masuk ke Indonesia. Sebab, Indonesia masih melakukan impor baja cukup banyak.
"Ya mungkin yang harus kita jaga, dari negara lain, dari negara lain masuk ke Indonesia, terutama China masuk ke sini. Tapi kalau itu terjadi bisa melakukan safeguard, nanti kita lihat perkembangannya saja, yang penting kalau nanti banyak produk masuk kita punya mekanisme itu," kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan pemerintah sudah memiliki aturan yang cukup untuk mendeteksi produk impor jika tidak sesuai standar yang berlaku.
China menjadi negara produsen terbesar baja di dunia dan penyuplai terbesar ke AS. Mengutip data Asosiasi Baja Dunia (World Steel Association) produksi baja di China sebesar 831,7 juta metric ton.
"Ya dampaknya ke kita itu, kalau ke industri merepotkan, bisa dumping atau segala macam, kalau pemakai seneng aja. Tapi regulasi yang ada sudah cukup. kalau kita melanggar, kita bisa mendeteksinya," kata Darmin. (dna/dna)
