Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 18 Mar 2019 17:29 WIB

Tak Ingin Sawit RI Didiskriminasi, Ini Pembelaan Darmin

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Puti Aini Yasmin/detikcom Foto: Puti Aini Yasmin/detikcom
Jakarta - Pemerintah menyampaikan keberatannya atas European Union's Delegation Act yang disusun Komisi Eropa. Delegation Act tersebut kelapa sawit diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada beberapa hal dalam Delegation Act tersebut yang diskriminatif. Misalnya mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk repeseed yang diproduksi oleh UE.

"Yang kita lihat ini betul-betul langkah yang disusun sistematik dengan ilmiah, tapi kalau dilihat ilmiahnya itu, dari awal sebetulnya sudah dirancang untuk mengatakan bahwa CPO itu berisiko tinggi. Kalau dia berisiko tinggi maka tentu saja dia akan banyak hal yang merugikan," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Kelapa sawit juga masuk ke dalam komoditas yang berkategori high risk. Sehingga mendapatkan bea masuk yang tinggi.

"Yang menarik, itu tidak ada kajian yg komprehensif bagaimana membandingkan CPO dengan minyak bunga matahari. Bahkan belum ada kajian sudah dibilang kalau minyak kedelainya AS (Soya) itu low risk. Ini kan namanya tindakan diskriminatif yang sebetulnya sudah lama pemerintah menyampaikan itu," jelas Darmin.


Pemerintah sendiri akan segera mengirimkan delegasi ke Eropa untuk bertemu dengan Parlemen pada April depan memberikan pembelaan komoditas sawit nasional. Selain itu pemerintah siap membawa tudingan diskriminatif ini ke World Trade Organization (WTO).

"Fakta-fakta perlu dibicarakan secara berimbang. Yang namanya minyak kelapa sawit itu tidak bisa dibantah beberapa kali lipat lebih produktif dari semua vegetable oil yang lain," jelas Darmin.

Darmin bilang pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan keberlanjutan dalam penanganan komoditas kelapa sawit. Misalnya program replanting kelapa sawit di mana masyarakat mendapatkan bibit yang lebih bagus agar produktivitasnya lebih tinggi.

"Ada juga percepatan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan. Kita mau membenahinya dengan baik supaya bisa memenuhi standar termasuk sustainability," katanya.

Selain itu pemerintah juga tengah meningkatkan standard produk CPO nasional agar bisa diterima lebih baik. "Artinya kita juga lakukan sejumlah hal untuk membuat kebun kelapa sawit kita lebih sustainable," tambahnya.

"Melihat ada banyak orang yang hidup dengan kelapa sawit maka Indonesia ingin bicara kelapa sawit secara adil, tidak diskriminatif dan SDG. Di mana indikator pertamanya adalah pengentasan kemiskinan. Kita perlu menghargai itu. Jangan karena kalah bersaing, kita dihalang-halangi," tegas Darmin.



Tak Ingin Sawit RI Didiskriminasi, Ini Pembelaan Darmin
(eds/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed