Sri Mulyani Ungkap Modus Importir Nakal Bawa Masuk Tekstil Ilegal

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan modus pelanggaran pada impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Modus yang digunakan ialah mengelabui barang impor.

Jelasnya, TPT diatur dalam Permendag Nomor 64 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut TPT dibagi dua kategori A dan B.

Kelompok A yaitu, barang yang sudah diproduksi dalam negeri dan syarat untuk impor mesti mendapat rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), persetujuan impor dan kuota Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan laporan surveyor.

"Untuk barang yang belum diproduksi itu namanya kategori B mereka tidak mendapat treatment seketat A tadi. Dia hanya impor hanya diperiksa surveyor saja, tidak ada kuotanya," kata Sri Mulyani sangat mengunjungi Pusat Logistik Berikat (PLB) Dunia Express, Sunter, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Siang-siang, Sri Mulyani Blusukan ke Gudang Penyimpanan Tekstil

Persoalan yang muncul, katanya, ada perusahaan yang melakukan impor barang B tapi memasukkan barang kelompok A.

"Persoalan ini nampaknya muncul, buat kita sudah melakukan penindakan, ada perusahaan yang bisa mengaku dia mengimpor barang B tadi yang nggak pakai kuota dia tapi impor barang A. Bea Cukai sudah menindak 15 perusahaan dalam kategori melanggar tersebut," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Masih Putar Otak Cari Tambahan Subsidi Rumah Murah

Sementara, dia menuturkan, untuk menyelundupkan barang dari PLB sulit dilakukan. Lantaran, pengawasan di PLB ketat. PLB sendiri hanya mengelola 4,1% dari impor, sisanya ada jalur biasa.

"PLB hanya mensuplai 4,1% dari seluruh impor TPT, impor lain ada impor produsen sendiri, kalau saya produsen saya impor tak melalui PLB atau impor yang melalui umum biasa. PLB hanya 4,1%," ujarnya.

"Namun kalau sekarang ada keluhan masuknya barang-barang tekstil ini maka perlu mewaspadai kalau persoalan bukan PLB, berarti harus cari persoalannya ada di mana. Kalau persoalan di industri tekstil saya akan melapor Bapak Presiden, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian kalau masalah industri atau dalam hal perdagangan," jelasnya.


(dna/dna)