Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 23 Jan 2020 22:00 WIB

Di Davos Luhut Pamer RI Punya Program Sawit Berkelanjutan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan program Inisiatif Nomer Merah Putih dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2020, yang diadakan di Davos, Swiss.

Inisiatif Nomor Merah Putih sendiri adalah suatu program untuk mendukung petani kelapa sawit mandiri skala kecil, yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

"Ini saya pikir sangat penting bagi kami, kami memiliki 14 juta hektar lahan sawit, 41% dimiliki oleh petani sawit skala kecil, ini juga bagian dari SDG's, sebagian besar kelapa sawit ini berada di daerah pedesaan, di Kalimantan, Sulawesi dan beberapa lainnya di Papua. Pemerintah akan selalu melindungi para petani sawit terutama yang skala kecil," ujar Luhut, lewat keterangannya Kamis (23/20/2020).

Indonesia menurut Luhut merupakan produsen kelapa sawit terbesar. Selain itu dari industri kelapa sawit, Indonesia bisa mengurangi tingkat kemiskinan.

"Dari 41% yang dimiliki oleh petani kecil, saya kira itu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan itu karena kelapa sawit. Ketika minyak sawit turun dua tahun lalu, itu juga membawa masalah pada petani kelapa sawit skala kecil," kata Luhut.

Melalui Inisiatif Nomor Merah Putih ini, Luhut menyatakan akan terus menerapkan diplomasi perdagangan yang agresif, tetapi dengan tetap mengedepankan dialog. Tidak kalah penting adalah prinsip suistainability atau berkelanjutan dalam sektor kelapa sawit.

"Perkebunan kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan petumbuhan yang berkelanjutan. Beragam upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya dengan jalan moratorium dan penanaman kembali dan menumbuhkan plasma-plasma hingga mencapai 5-6 ton per hektar," kata Luhut.

Luhut menegaskan kebijakan pemerintah tidak akan mengorbankan lingkungan. Pemerintah Indonesia tidak akan merusak lingkungan untuk generasi mendakang.

"Satu hal penting, setiap kebijakan yang kami keluarkan tidak akan mengorbankan lingkungan, pemerintah Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang merusak lingkungan untuk generasi mendatang dan para cucu-cucu kita semua," tegas Luhut.

Luhut juga menjelaskan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, antara lain dengan perubahan dari berbasis komoditas menjadi berbasis nilai tambah.

"Sejak lima atau enam tahun yang lalu, kami mengubah ekonomi kami dari komoditas menjadi berbasis nilai tambah dan membuat Indonesia berbeda," kata Luhut.

Dia menegaskan bahwa pemerintah pun memiliki 79 hukum yang diharmonisasi dengan omnibus law untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia.

"Dan sekarang sedang melakukan apa yang disebut omnibus law, untuk menyelaraskan peraturan kita, kita memiliki 79 hukum untuk diharmonisasikan. Kami akan memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu saya pikir Indonesia sangat kompetitif dan terbuka kepada para Investor," jelas Luhut.



Simak Video "Jelang Sidang Pemakzulan, Trump Malah Terbang ke Swiss"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com