.webp)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyampaikan pemerintah butuh dana sekitar US$ 4,5 miliar atau setara Rp 65,25 triliun (kurs Rp 14.500) untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada seluruh penduduk Indonesia.
"Kalau harganya US$ 15 per vaksin, jadi berapa? Anggap 300 juta orang dikali US$ 15, sudah US$ 4,5 miliar," ujar Erick dalam tayangan virtual, Jumat (7/8/2020).
Erick mengatakan, rencananya dana vaksin COVID-19 tersebut sebagian akan menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya saya rasa ini yang sudah kita rapatkan kemarin, dari anggaran Kemenkes yang tersisa Rp 24,8 (triliun) ya mungkin sebagian buat down payment vaksin dulu," imbuhnya.
Erick mengatakan, pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19 akan sepenuhnya dilaksanakan pemerintah. Artinya vaksin tidak akan dijual bebas demi menghindari penyalahgunaan vaksin.
"Ini program pemerintah. Saya rasa nanti kalau ini dibebaskan ya kaya dan miskin ada lagi dong, nanti yang kaya duluan yang pada disuntik, karena pada bayar duluan, kan tidak bisa seperti itu, justru pada saat ini, kita nanti pada saat imunisasi harus benar petakan lagi mana yang daerah-daerah rawan atas COVID-19 ini," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana saja yang masyarakatnya akan disuntikan vaksin tersebut terlebih dahulu.
"Mungkin yang di bulan pertama Jawa Timur Atau Sulawesi Selatan atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi. Supaya dengan imunisasi ini, penyebarannya turun," tambahnya.
Pemerintah menargetkan vaksin dapat diproduksi sendiri oleh Bio Farma pada tahun depan. Dalam setahun, Bio Farma ditargetkan mampu memproduksi 250 juta dosis.
Produksi akan dilakukan setelah uji klinis tahap ketiga rampung dan bekerja secara efektif di tubuh manusia. Ditargetkan, uji klinis itu selesai pada Januari 2021 mendatang, sehingga Bio Farma bisa langsung memproduksi vaksin virus corona dan secara bertahap menyuntikkannya kepada 30-40 juta penduduk terlebih dahulu. Lalu, menyelesaikan sisanya sampai akhir tahun 2021.
(eds/eds)
