.webp)
Putra mantan Presiden BJ Habibie, Ilham Habibie buka-bukaan soal alasan pesawat R80 besutan ayahnya dicoret dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Seperti diketahui, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengembangan infrastruktur hingga teknologi industri ada yang masuk dalam daftar PSN.
Proyek pesawat R80 dihapus dari PSN dan digantikan dengan pengembangan drone kombatan yang juga sedang dirintis. R80 pesawat jenis turbo prop R80 yang dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Persiapan pembuatan pesawat ini dimulai sejak 2013.
Ilham mengatakan sudah beraudiensi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dihapusnya R80 dari PSN. Apa hasil dari pertemuan tersebut?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kebetulan beraudiensi langsung kepada bapak Menteri Airangga Hartarto khusus mengenai PSN ini dan soal R80 tidak lagi masuk daftar PSN (karena) semua proyek PSN harus selesai paling lambat 2024," kata Ilham dalam webinar bertajuk Perjalanan Industri Kedirgantaraan Nasional, Jumat (7/8/2020).
Akhirnya dia memaklumi proyek R80 dihapus dari PSN karena merasa tidak mungkin bisa memenuhi target penyelesaian R80 di 2024. Pasalnya, pengembangan pesawat terbang butuh proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
"Tentu itu tidak akan bisa terpenuhi dan oleh karena itu memang kita tidak bisa qualified lagi untuk PSN," sebutnya.
Ilham bilang pemerintah tetap mendukung pengembangan R80 melalui peran Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Namun, dia tidak menjelaskan dukungan seperti apa yang diberikan. Yang jelas dia menyebut dukungan itu bukan berupa bantuan pendanaan.
"Perlu saya catat di sini bahwa kehadiran R80 didaftar PSN memang datang dari awal dengan satu catatan bahwasannya pemerintah tidak menyanggupi untuk mendanai R80 dan kehadiran kita disitu lebih diartikan sebagai dukungan untuk mencari investor, bukan menerima investasi. Jadi kita ini dengan atau tanpa berada dalam daftar PSN memang tidak mengandalkan pemerintah untuk R80," tandasnya.
(hns/hns)
