Pemerintah sendiri mengestimasi kebutuhan dana untuk produksi vaksin sekitar US$ 4,5 miliar atau setara Rp 65,25 triliun (kurs Rp 14.500/US$).
"Kalau harganya US$ 15 per vaksin, jadi berapa? Anggap 300 juta orang dikali US$ 15, sudah US$ 4,5 miliar," ujar Erick.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick mengatakan, rencananya dana vaksin COVID-19 tersebut sebagian akan menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan.
"Ya saya rasa ini yang sudah kita rapatkan kemarin, dari anggaran Kemenkes yang tersisa Rp 24,8 (triliun) ya mungkin sebagian buat down payment vaksin dulu," imbuhnya.
Erick mengatakan, pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19 akan sepenuhnya dilaksanakan pemerintah. Artinya vaksin tidak akan dijual bebas demi menghindari penyalahgunaan vaksin.
"Ini program pemerintah. Saya rasa nanti kalau ini dibebaskan ya kaya dan miskin ada lagi dong, nanti yang kaya duluan yang pada disuntik, karena pada bayar duluan, kan tidak bisa seperti itu, justru pada saat ini, kita nanti pada saat imunisasi harus benar petakan lagi mana yang daerah-daerah rawan atas COVID-19 ini," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana saja yang masyarakatnya akan disuntikkan vaksin tersebut terlebih dahulu.
"Mungkin yang di bulan pertama Jawa Timur Atau Sulawesi Selatan atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi. Supaya dengan imunisasi ini, penyebarannya turun," tambahnya.
Simak Video "Video: Bio Farma Berharap Vaksin Tuberkulosis Diproduksi di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)