DPR Tanya Menristek: Ngapain Menteri BUMN Urus Vaksin?

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris mempertanyakan posisi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan obat dan vaksin virus Corona atau COVID-19. Dalam rapat dengan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Andi mengaku bingung dengan posisi Kemenristek/BRIN.

"Saya sebenarnya juga agak bingung di mana posisi Ristek Kepala BRIN ketika Universitas Airlangga, Kepolisian, TNI, BIN mengembangkan obat-obatan COVID dan ternyata menurut BPOM ini juga belum memenuhi uji klinis," katanya di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Ia pun merenungkan posisi Kemenristek/BRIN ini. Padahal, kata Andi, Kemenristek/BRIN diberi kekuatan melalui undang-undang.

"Saya merenung di mana posisi ristek/BRIN padahal bapak ini diberi kekuatan melalui undang-undang ini," tambahnya.

Andi pun kemudian menyinggung Kementerian BUMN yang justru mengurus vaksin.

"Jadi saya ingin memberikan penguatan kepada Kemenristek/BRIN untuk melaksanakan ini. Saya juga kaget misalnya, ngapain Kementerian BUMN sekarang petantang-petenteng, Pak Menterinya ngurusin vaksin gitu lho. Ini jangan orang menggunakan COVID ini, saya politisi tapi nggak suka sesuatu dipolitisasi," paparnya.

Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Tifatul Sembiring menilai harusnya Menristek menjadi pemimpin dalam pengembangan obat dan vaksin virus Corona.

"Mensristek BRIN mestinya menjadi leading sector riset-riset ini," ungkapnya.

Ia pun juga menyinggung soal penelitian obat yang dilakukan Universitas Airlangga.

"Ini pun hasil riset katanya obat yang ditemukan di Unair saya sampai selidiki ke Unair, ternyata laporan temen-temen Unair laboratoriumnya menghasilkan itu tidak layak untuk disebut sebagai laboratorium untuk meneliti obat dari pada COVID ini. Ternyata hasilnya disanggah 3 profesor besar baik dari UI, ITB maupun Prof Sulis dari UGM," terangnya.

Apa kata Bambang? Berlanjut di halaman berikutnya.