3 Fakta Pengadaan Vaksin Corona

2. Sumber Dana Vaksin

Dalam pasal 17 ditegaskan dana pengadaan dan pelaksanaan vaksin bersumber dari pemerintah. Dana tersebut salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak," tulis PP tersebut.

Kemudian, pasal 20 dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga bisa menyediakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID- 19 pada daerah masing-masing.

3. Sri Mulyani hingga Erick Thohir Jadi 'Pengawal'

Jokowi menugaskan beberapa menteri untuk melancarkan pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Menteri Keuangan yang dijabat Sri Mulyani Indrawati berdasarkan pasal 21 ayat 2 ditugaskan memberikan dukungan alokasi anggaran untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19.

Sedangkan tugas Menteri BUMN yang dijabat Erick Thohir dijelaskan dalam pasal 21 ayat 5, yang mana tugasnya memberikan dukungan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada BUMN dan mengoordinasikan BUMN lainnya untuk mendukung penugasan yang dimaksud.

BUMN yang mendapat penugasan untuk pengadaan vaksin yakni PT Bio Farma (Persero) dan dapat melibatkan anak usahanya yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma (Indofarma) Tbk.

Selain itu ada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga beberapa lembaga dan pejabat negara lainnya yang juga mendapat penugasan dari Jokowi.