Petrokimia Gresik Siaga Musim Tanam untuk Jaga Ketahanan Pangan

Abu Ubaidillah - detikFinance
Rabu, 21 Okt 2020 15:02 WIB
Petrokimia Gresik
Foto: Petrokimia Gresik
Jakarta -

Mengawali musim tanam Oktober 2020 - Maret 2021, distributor resmi pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik Wilayah Indonesia Timur mengikuti gathering dan mendengarkan arahan langsung dari Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Makassar.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo dalam pertemuan yang merupakan rangkaian program Petrokimia Gresik Siaga Musim Tanam ini mengatakan pihaknya sebagai solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia mendukung Pemerintah dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan musim tanam.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk menggali informasi terkait masalah yang ada di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusinya, serta menggali potensi di Indonesia Timur yang dapat dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Data dari Perum BULOG mengatakan kemandirian pangan Indonesia Timur perlu terus ditingkatkan bila diukur dari produksi beras. Apalagi saat ini konsumsi masyarakat di sana beralih dari sagu ke beras.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga mencoba menumbuhkan sentra produksi tanaman pangan di beberapa kawasan Indonesia Timur, termasuk padi dengan varietas Gogo. Selama ini pasokan beras didatangkan dari Jawa Timur.

"Indonesia Timur harus mendapatkan kawalan ekstra pada saat memasuki musim tanam kedua tahun 2020, apalagi musim tanam kali ini berlangsung di tengah wabah COVID-19," imbuh Dwi.

Dwi mengatakan stok pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik per Selasa (20/10) secara nasional mencapai 613.760 ton, lebih dari ketentuan minimum Pemerintah, yakni 172.822 ton. Stok ini terdiri dari Pupuk Urea 61.019 ton, ZA 63.301 ton, SP-36 110.744 ton, Phonska 294.040 ton, dan Petroganik 84.655 ton.

"Kewajiban dari Petrokimia Gresik adalah menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai penugasan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Dwi.

Guna memastikan penyaluran hingga ke daerah, Petrokimia Gresik memiliki 77 orang Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka rutin berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), kelompok tani, dan aparat berwajib.

"Dalam penyalurannya, perusahaan memegang teguh prinsip 6 tepat, yaitu tepat harga, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat waktu," jelasnya.

Selain kewajiban menyediakan pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi. Langkah ini merupakan solusi bagi petani yang kebutuhan pupuknya tidak teralokasi dalam skema subsidi.

"Tidak hanya pupuk, kami juga siap membantu petani dalam pengendalian hama dan konsultasi masalah pertanian sehingga pengawalannya lengkap," paparnya.

Dwi juga menegaskan pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah dan harus disalurkan sesuai aturan yang berlaku. Segala bentuk penyelewengan seperti penimbunan, pengurangan jumlah atau berat, menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), akan berhadapan dengan pihak berwajib.

"Kami juga tidak akan ragu untuk menindak tegas dengan menghentikan kerjasama distribusi jika penyalur atau distributor terbukti melakukan kecurangan," tegas Dwi.

Kini, Petrokimia Gresik memiliki 15 unit layanan mobil uji tanah yang beroperasi di 8 provinsi guna melayani petani agar bisa mengetahui kondisi tanah pertanian di wilayah masing-masing sehingga dapat memberi rekomendasi pemupukan yang tepat.

Mengenai musim tanam, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pupuk adalah kebutuhan dasar dalam menghadirkan ketahanan pangan nasional serta mewujudkan pertanian yang lebih baik, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Sedangkan produsen pupuk seperti Petrokimia Gresik beserta jaringan distribusinya adalah elemen penentu keberhasilan ini.

Ia berpesan kepada produsen dan distributor pupuk untuk menuntaskan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik, apalagi Presiden RI telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di awal musim tanam ini sekitar 1 juta ton atau senilai Rp 3,14 triliun.

"Amanah ini harus kita tuntaskan dengan baik, sehingga tambahan pupuk bersubsidi ini bisa tersalurkan sesuai dengan target," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yang belum menerima Kartu Tani pada awal musim tanam hingga akhir tahun masih dapat dilakukan manual.

"Bagi petani yang sudah memegang Kartu Tani penggunaannya akan dilanjutkan, sedangkan yang belum bisa dengan manual," imbuhnya.

Ia mengatakan Kartu Tani yang mestinya dimulai 1 September 2020 ditangguhkan hingga 31 Desember 2020. Di tahun 2020 in, jumlah petani yang terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 13,9 juta, sedangkan Kartu Tani yang tercetak baru 9,3 juta dan sudah diisi kuota serta dibagikan kepada petani 6,2 juta, lalu yang efektif digunakan hanya 1,4 juta.

"Untuk itu dibutuhkan kinerja extraordinary untuk dapat segera menuntaskan program ini," jelasnya.

(ega/ara)