Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia, salah satunya adalah disrupsi pada rantai pasok. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN), Pemerintah melakukan dukungan interkoneksi rantai pasok secara digital.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan dalam menjalankan program dan kebijakan untuk pengembangan sektor industri, dibutuhkan interkoneksi rantai pasok melalui ekosistem yang terhubung secara digital sesuai visi industri 4.0.
Terhubungnya rantai pasok dengan faktor-faktor pendukung tersebut diyakini bisa berperan meningkatkan utilitas industri manufaktur dalam negeri.
"Untuk itu, Kemenperin akan memfasilitasi produsen dan konsumen dalam negeri untuk bersama-sama membangun connected ecosystems," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).
Ia mengatakan beberapa manfaat ekosistem yang terkoneksi antara lain ialah menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan serta akuntabel di BUMN maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), itu juga mendorong kolaborasi inovasi untuk peningkatan kualitas produk dan efisiensi proses, sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam membeli produk dalam negeri, dan bagi masyarakat untuk membeli produk dalam negeri di berbagai marketplace.
"Pemerintah juga akan mendapatkan akses big data katalog produk Indonesia serta meningkatkan Service Level Agreement (SLA) untuk pelayanan yang lebih cepat dan akuntabel," imbuhnya.
Ekosistem terkoneksi juga bisa menghubungkan industri kecil dan menengah (IKM) dengan berbagai marketplace komersial. Dengan demikian, pelaku IKM memiliki kesempatan yang semakin luas untuk memasarkan produknya dengan cara yang mudah serta efisien.
Kemenperin juga berharap para pemangku kepentingan terkait bisa memanfaatkan interkoneksi ini, di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), serta marketplace.
"Kami ingin interkoneksi pelayanan pengadaan barang dan jasa antarlembaga bisa diwujudkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sehingga semua data kebutuhan barang dan jasa yang ada di K/L bisa dihubungkan dengan sistem e-katalog sektoral yang sedang kita bangun," papar Achmad.
Upaya peningkatan produktivitas di sektor industri pada masa pandemi juga telah dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan protokol kesehatan. Ia berharap ekonomi nasional tumbuh besar lagi karena pihaknya melihat tahun 2016-2019 selalu tumbuh positif.
Achmad juga memaparkan tiga target yang ingin dicapai dalam pemulihan ekonomi, yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.
Ketiganya adalah suatu kesatuan karena masyarakat yang sehat dapat bekerja dan meningkatkan konsumsi. Hal ini dinilai bisa memacu peningkatan utilitas dan memulihkan produktivitas, serta membuka kesempatan kerja dan mencegah PHK.
"Kemudian, Indonesia Tumbuh berorientasi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, yang didukung dengan transformasi ekonomi dan perubahan sosial, salah satunya kita rasakan dengan dukungan teknologi digital yang meningkatkan efisiensi kerja," jelas Achmad.
Guna mencapai tiga target tersebut, Pemerintah menerapkan kebijakan strategis meliputi implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 agar Indonesia bisa masuk 10 besar ekonomi dunia tahun 2030 pada 7 sektor industri prioritas (makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan.
Pemerintah juga telah mencanangkan program substitusi impor hingga 35% pada tahun 2022. Langkah yang dilakukan ialah menurunkan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar, simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi yang diharapkan bisa mendorong pendalaman struktur industri serta peningkatan investasi.
"Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan business matching untuk menarik investasi pada sektor-sektor industri yang potensial, termasuk tujuh sektor industri prioritas Making Indonesia 4.0," tutur Achmad.
Ia mengatakan target substitusi impor bisa dicapai melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ada peraturan tentang kewajiban bagi kementerian, lembaga, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP mencapai 40% yang diatur dalam pasal 61 PP Nomor 29 tahun 2018.
"Potensi belanja barang dan modal dari pemerintah sekitar Rp 546,5 triliun. Tentunya peluang ini tidak boleh kita lewatkan, akan kita awasi dan kelola untuk bisa dimanfaatkan oleh produk-produk dalam negeri," pungkasnya.
(prf/hns)
