Bisakah Vaksin Corona di RI Gratis?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 16 Des 2020 08:00 WIB
Vaksin Corona dari Sinovac telah tiba di Indonesia. Kini vaksin tersebut disimpan di PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.
Foto: Istimewa/presiden.go.id
Jakarta -

Jumlah warga Indonesia yang akan disuntikkan vaksin virus Corona (COVID-19) kemungkinan naik dari 107 juta orang, menjadi 182 juta orang. Dari jumlah tersebut juga sedang dipertimbangkan 50% divaksinasi gratis, sementara sisanya membayar secara mandiri.

Kebijakan itu mendapat kritikan dari sejumlah pengamat ekonomi. Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara pun mendesak pemerintah untuk menggratiskan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Bhima, dari sisi anggaran, pemerintah masih mampu untuk menggratiskan semua vaksin virus Corona.

"Jadi dengan asumsi menurut ahli epidemologis antara 70-80% total penduduk yang harus divaksinasi untuk memperoleh kekebalan komunal atau herd immunity, maka minimum biaya vaksinasi kisaran Rp 75 triliun. Pertanyaannya, ada nggak uangnya? Dan kenapa pemerintah ada vaksin berbayar dan gratis? Bisa nggak semua gratis? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang terjadi saat ini adalah masalah dari politik anggaran pemerintah yang terkesan mengutamakan proyek infrastruktur dibandingkan penanganan kesehatan," kata Bhima ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/12/2020).

Ia mengatakan, di tahun 2021 pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 413 triliun. Sayangnya, stimulus kesehatan justru lebih kecil porsinya. Menurut Bhima, sudah seharusnya anggaran infrastruktur itu bisa dialokasikan untuk vaksin virus Corona.

"Sementara stimulus kesehatan berkurang menjadi Rp 25,4 triliun. Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin itu ada. Masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak? Secara prioritas, harusnya 2021 itu masih fokus pada penanganan kesehatan," tegas Bhima.

Dihubungi secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, vaksin yang berbayar berpotensi menciptakan jalur penyalahgunaan.

Sependapat dengan Bhima, ia menilai pemerintah masih punya kemampuan untuk menggratiskan vaksin. Sehingga, ia mendesak vaksin Corona agar digratiskan seluruhnya.

"Kalau kalau kita lihat, anggap 270 juta orang. Kalau 270 juta kalau Rp 100 ribu untuk satu kali vaksinasi, itu kan hanya Rp 27 triliun. Kalau Rp 200 ribu untuk 2 kali vaksinasi, itu Rp 54 triliun. Dan itu tidak dalam satu tahun, taruhlah nggak mungkin kita dapat 270 juta vaksin virus Corona. Nah anggap dari situ, kita punya defisit saja Rp 1.000 triliun. Cuma 2,7% atau 3% dari defisit, nothing," terang dia.