.webp)
Pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir bikin heboh. Dia mengatakan ada penyelundupan baja impor dari China yang dicap atau diberi stempel atas nama perusahaan nasional, Krakatau Steel.
Tentu saja, jika benar terjadi hal itu bakal merugikan industri baja nasional. Oleh karenanya pemerintah harus memastikan tidak terjadi aksi penyelundupan baja impor yang kemudian diberi cap atau stempel merek nasional.
Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk memastikan tidak ada baja impor selundupan perlu kerja sama berbagai pihak. Kemenperin tidak bisa melakukannya sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu perlu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk (otoritas) Bea Cukai, dan Kemendag, juga kepolisian," kata dia kepada detikcom melalui pesan singkat, Kamis (25/3/2021).
Agus menegaskan bahwa semua jenis penyelundupan adalah tindak pidana. Praktik semacam itu juga bakal membuat industri dalam negeri terganggu.
"Semua jenis penyelundupan adalah pidana, termasuk mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri," tambahnya.
Sebelumnya, Muhammad Nasir menuding PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menyelundupkan baja dari China dan memberi stempel perusahaan. Jadi, produk impor tersebut seolah-olah adalah baja buatan mereka.
"Melebur bajanya dari China, tapi barang ini dari China sudah dicap pakai Krakatau Steel," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut Krakatau Steel Silmy Karim disiarkan langsung, kemarin Rabu (24/3/2021).
Menurutnya hal itu merugikan negara hingga Rp 10 triliun, lantaran terjadi pengemplangan pajak dari praktik tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim membantah tuduhan anggota DPR tersebut. Menurutnya tidak benar pihaknya menyelundupkan baja China lalu mencap dengan label Krakatau Steel.
"Saya sudah cek walaupun saya baru 2,5 tahun (menjabat) tidak pernah ada produkfinish goods(barang jadi) dari China yang dicap KS (Krakatau Steel)," kata dia dalam RDP.
Lihat juga Video: Saat Krakatau Steel Dapat Keringanan Bayar Utang Senilai Rp 27 Triliun
