Makin Panas! AS Larang Impor Komponen Panel Surya dari China

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 24 Jun 2021 10:21 WIB
Perkembangan mobil listrik di Eropa terus berkembang. Bahkan untuk memfasilitasi kebutuhan energinya saat ini sudah ada trotoar panel surya.
Ilustrasi/Foto: Istimewa/Inhabitat.
Jakarta -

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden melarang impor bahan panel surya utama dari Hoshine Silicon Industry Co yang berbasis di China. Pelarangan itu diambil karena adanya dugaan kerja paksa.

Dilansir Reuters, Kamis (24/6/2021), Departemen Perdagangan AS secara terpisah juga membatasi ekspor ke Hoshine, tiga perusahaan China lainnya dan paramiliter Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC). Mereka juga diduga terlibat dengan kerja paksa orang Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya di Xinjiang.

Sebanyak tiga perusahaan lain yang ditambahkan ke daftar hitam ekonomi AS termasuk Xinjiang Daqo New Energy Co, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp, lalu Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai, serta Xinjiang GCL New Energy Material Co, bagian dari GCL New Energy Holdings Ltd.

Departemen Perdagangan AS mengatakan perusahaan dan lembaga tersebut telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penahanan massal yang sewenang-wenang, kerja paksa, dan melakukan pengawasan dengan teknologi tinggi terhadap masyarakat Uighur, Kazakh, dan anggota lain dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang.

Para perusahaan tersebut dan induknya tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tuduhan tersebut.

Ketika dimintai komentar, pihak Kedutaan Besar China di Washington yang diwakili oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menampik tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang. Menurutnya itu hanyalah rumor dengan motif tersembunyi dan kebohongan.

Sumber mengatakan AS terus menyelidiki tuduhan kerja paksa oleh perusahaan China yang memasok polisilikon. Wilayah Xinjiang menyumbang sekitar 45% dari pasokan polisilikon surya.

Dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan Gedung Putih melihat tindakan tersebut sebagai tindak lanjut dari perjanjian G7 awal bulan ini untuk menghilangkan kerja paksa dari rantai pasokan produksi.

Lihat juga Video: Trump Minta China Bayar USD 10 Triliun Kompensasi Pandemi Covid-19

[Gambas:Video 20detik]



(das/ara)