.webp)
PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan investasi US$ 670 juta atau sekitar Rp 9,64 triliun (asumsi kurs Rp 14.000) untuk revitalisasi pabrik Pusri IIIB di Palembang. Dengan revitalisasi ini, maka kapasitas Pusri IIIB menjadi 907 ribu ton per tahun untuk urea dan 445 ribu ton per tahun untuk amonia.
Demikian disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Kamis (24/6/2021).
"Kalau kita mengacu pada tender-tender sebelumnya dengan kapasitas yang sama, proyek itu sekitar US$ 500 juta, tapi dengan akan adanya cost lain seperti financing cost dan lain-lain jadi kita anggarkan sampai US$ 670 Juta," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masa konstruksi ditargetkan mulai Maret 2022 sampai dengan Juni 2025. Rencananya, kebutuhan investasi itu akan dipenuhi dari pembiayaan sendiri atau self financing dan pinjaman bank atau bank loan financing.
Terkait pasokan gas, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sudah menandatangani beberapa MoU yang berdasarkan rekomendasi dari SKK Migas. Kebutuhan gas untuk pabrik baru ini sendiri mencapai 71 BBTUD (Billion British Thermal Unit Per Day).
"Sudah dilakukan penandatanganan MoU agar security suplai gas nya at least selama 20 tahun terjamin, dan ini juga didukung oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas. Pada 17 Juni 2021 kita sudah tandatangani MoU dengan Petrochina Jabung dan Repsol Sakakemang," ujar Bakir.
Saat ini, Pupuk Indonesia tengah menunggu alokasi dan penetapan harga gas dari Kementerian ESDM, yang diharapkan pada Juli sudah keluar. Selanjutnya diharapkan penandatanganan jual beli gas bisa dilakukan di Desember 2021.
"Sehingga saya rasa masalah soal gas itu bisa resolved. Ini masih sesuai jadwal dan pendanaan," ucapnya.
Meski begitu, Bakir menambahkan, saat ini ada kendala yakni pendangkalan Sungai Musi yang menyulitkan pengangkutan pupuk dan amonia dengan menggunakan kapal.
"Diperlukan perbaikan alur Sungai Musi dalam rangka memperbaiki kinerja shipping out. Kami sudah bertemu dengan Gubernur, disampaikan bahwa ini adalah anggaran pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. Sehingga dari itu tidak bisa provinsi melakukan pendalaman. Nah ini juga menjadi kendala," tuturnya.
Tonton juga Video: Sambut Musim Tanam, Wamentan Pastikan Stok Pupuk Subsidi Cukup
