Pemerintah tengah berusaha mempercepat kekebalan komunal atau herd immunity melalui vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar. Namun, langkah tersebut menuai pro kontra di masyarakat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)Tauhid Ahmad menilai, langkah tersebut justru menimbulkan indikasi jika pemerintah tak mampu menghadirkan layanan kesehatan bagi warganya.
"Pemerintah tak mampu menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi setiap warganya," katanya kepada detikcom, Senin (12/7/2021).
Tak hanya itu, hal itu juga menimbulkan indikasi lain yakni dugaan kepentingan bisnis perusahaan pelat merah.
"Aji mumpung bagi yang bergerak di sektor kesehatan," katanya.
Dia menilai, sebaiknya vaksin tetap diberikan gratis kepada masyarakat. Sebab, itu merupakan kewajiban pemerintah.
"Jangan sampai vaksin berbayar ini justru mengambil kesempatan dan keuntungan besar diantara masyarakat yang saat ini tengah menderita," ujarnya.
Selain itu. hal itu juga dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan lantaran yang mampu bisa memperoleh vaksin lebih cepat.
"Artinya kesenjangan bagi masyarakat yang mampu, sementara yang tidak mampu harus antre tunggu giliran," ujarnya.
Senada, Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, adanya vaksin berbayar membuat penguasa dan pengusaha kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menguntungkan segelintir pihak saja.
"Sebaiknya jangan ada dualisme dalam pendistribusian vaksin ini, sebaiknya semua ditanggung oleh pemerintah agar program vaksin bisa merata ke setiap orang. Sudah tidak ada kepercayaan publik kepada penguasa dan pengusaha, kalau vaksin ini dibiarkan dijual di Kimia Farma," kata Anthony.
Dia mempertanyakan, kesanggupan pemerintah dalam menyediakan vaksin gratis jika vaksin mandiri bergulir. Jika tidak ada jaminan dari pemerintah, lanjutnya, maka bisa saja pemerintah berdalih sudah tidak ada vaksin sehingga membuat masyarakat harus membeli di Kimia Farma.
"Kalau tidak ada jaminan tersebut, maka bisa saja pemerintah bilang sudah tidak ada vaksin, sehingga rakyat harus membeli di Kimia Farma," tuturnya.
"Dan saya rasa ini yang akan terjadi. Manipulasi keberadaan dan ketersediaan vaksin pemerintah, agar pemerintah dapat menghindari pengeluaran dan pengusaha dapat untung besar. Sangat bahaya. Ya memang tujuannya untuk menguntungkan segelintir pihak saja," kata Anthony menambahkan.
Saat dikonfirmasi, induk holding farmasi PT Bio Farma (Persero) menyatakan jika vaksin gotong royong royong individu mengacu pada PMK Nomor 19 Tahun 2021. Saat ditanya, apakah vaksinasi berbayar ini karena anggaran pemerintah untuk vaksin mulai terbatas, dia tak banyak berkomentar.
"Bukan domain kami untuk hal tersebut," kata Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto lewat pesan singkat.
(acd/eds)
