.webp)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) buka suara soal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang menuai polemik di masyarakat. Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr. Daeng M. Faqih menjelaskan, sejak dulu sudah ada konsep vaksin pemerintah dan vaksin mandiri.
Vaksin pemerintah ialah vaksin yang dibeli pemerintah kemudian disebar ke Puskemas dan Posyandu untuk dipakai secara gratis kepada masyarakat. Hal tersebut sebagaimana vaksin polio, campak dan lain-lain. Kemudian, ada juga vaksin mandiri yakni vaksin yang tidak masuk program pemerintah dan dapat dibeli langsung oleh masyarakat.
Terkait vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi atas biaya perseorangan, Daeng tak mempermasalahkannya. Terpenting, kata dia, vaksin yang digratiskan ke masyarakat tidak dijual. Bahkan, menurutnya, skema tersebut memberikan dua manfaat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi orang-orang yang mampu kan sebenarnya kalau dia membeli juga nggak apa-apa, wong namanya mampu, kok. Itu manfaatnya dua, kalau ada dua cara begitu mempercepat pencapaian herd immutnity karena simultan," ujarnya kepada detikcom, Senin (12/7/2021).
Selain mempercepat herd immunity atau kekebalan komunal, manfaat lainnya ialah meringankan beban pemerintah. Sebab, orang yang mampu, dapat memenuhi kebutuhan vaksinnya sendiri.
"Kedua sebenarnya ini menumbuhkan gotong royong, yang mampu mbok ya jangan minta dibayarin pemerintah gitu kan, dia malah bergotong royong membantu pemerintah. Kan kalau yang mampu vaksin sendiri dia bayar, kan meringankan pemerintah, gotong royong. Pandemi ini kan membutuhkan gotong royong," katanya.
Terpenting, lanjutnya, vaksin ini tidak mengambil jatah vaksin program pemerintah yang gratis, sebab vaksin yang digunakan berbeda. Menurutnya, program vaksinasi pemerintah tetap terus dilakukan.
"(Vaksin) terpisah, dan yang gratis tetap dilakukan secara massal, kan begitu, kalau kita berpikir jernih. Ini opsi yang memberikan kesempatan kepada orang yang mampu untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, mempercepat tujuan herd immunity, supaya pengendalian pandemi ini kan cepat," terangnya.
"Kedua fungsinya memberikan kesempatan orang yang mampu gotong royong membantu pemerintah, masa yang mampu-mampu masih mengandalkan yang gratis-gratis. Ya silakan mengakses karena mampu, silakan mengaskes dia membantu pemerintah, meringankan pemerintah, membantu mempercepat tercapainya herd immunity," sambungnya.
Kemudian, dia bilang, pelaksanaan vaksinasi individu ini bersifat sukarela.
"Nggak ada paksaan, kan. Secara sukarela. Pasti yang mengakses orang-orang yang mampu. Kalau orang-orang jadi prioritas tetap yang gratis dan tetap didorong dilaksanakan secara massal," ungkapnya.
Sementara, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumantri Suwarno menilai, pelaksanaan Vaksinasi Individu dengan biaya pribadi ini tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan, vaksinasi individau akan mempercepat vaksinasi nasional.
"Jangan selalu dibenturkan inisiatif-inisiatif seperti ini," kata Sumantri.
Dia menambahkan, yang terpenting ialah masyarakat yang tidak mampu harus mendapatkan akses vaksinasi gratis.
(acd/dna)
