Vaksin Berbayar Dapat Dukungan, tapi...

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 12 Jul 2021 22:45 WIB
Fakta Seputar Rencana Vaksin Berbayar yang Ditunda
Foto: Tim Infografis detikcom
Jakarta -

Vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar menjadi perdebatan. Ada yang menolak keras, ada pula yang mendukung langkah tersebut dengan alasan sebagai momentum untuk bahu membahu mengentaskan pandemi virus Corona (COVID-19).

"Ini momentum semua bahu-membahu dengan semangat gotong royong untuk fokus pada penyelamatan Rakyat. Selain kesejahteraan, keselamatan rakyat itu hal yang sangat prinsip bagi negara," kata Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani dikutip Senin (12/7/2021).

Dia pun memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang membuat gaduh dengan menyampaikan berita tidak benar dan menghasut masyarakat, serta menyesatkan informasi terkait vaksin berbayar.

Menurutnya mayoritas masyarakat sadar atas situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dan mengetahui pemerintah sedang bekerja untuk keselamatan rakyatnya.

Lebih lanjut dia melihat ketika kasus COVID-19 kembali meningkat akibat varian delta, muncul aspirasi. Sebagai upaya percepatan vaksin, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi, dibuka ruang bergotong royong dengan melakukan vaksin dengan biaya sendiri.

Vaksin gotong royong, lanjut dia juga memberi kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). Sebab, sangat rentan bagi mereka untuk datang ke tempat umum dengan potensi tertular virus Corona.

"Tapi di sisi lain, pemberian vaksin gratis kepada masyarakat secara masif harus terus dilakukan. Bahkan, vaksin gratis tersebut dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)," jelas Benny.

Menurut dia, vaksin berbayar menjadi wujud kecepatan pemberian vaksin yang bisa dilakukan melalui partisipasi korporasi, swasta dan masyarakat yang mampu secara ekonomi.

"Kami mendukung sosialisasi vaksinasi gotong royong ini. Solidaritas untuk rakyat dan berbagai prakarsa baik pemerintah, BUMN, korporasi swasta, individu maupun kelompok, dan seluruh elemen masyarakat terus dikedepankan. Percepatan vaksinasi adalah salah satu kebijakan, yang menyatu dengan kebijakan lainnya," tambah Benny.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) BARIKADE'98 Arif Rahman turut menyatakan vaksin gotong royong bukan bersifat memaksa, hanya untuk mereka yang bersedia. Jadi, menurutnya tidak ada alasan untuk mengatakan pemerintah telah mencederai rasa keadilan rakyat.

"Justru mereka yang memberikan komentar itulah yang sedang tidak ingin rakyatnya yang merasa mampu untuk ikut membantu pemerintah. Dan jangan-jangan mereka puas jika semakin banyak korban berjatihan. Maka Berhentilah menebar rasa curiga, kebencian dan menghasut rakyat untuk tidak percaya kepada pemerintah dalam menangani COVID ini. Jika ini terus dilakukan, maka Saya yakin kesabaran mayoritas rakyat indonesia pendukung pemerintah akan habis kesabarannya" tambahnya.

(toy/dna)