Pengakuan Luhut: Dapat Tekanan Saat Mau Kembangkan Nikel Jadi Baterai

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 22 Jul 2021 16:38 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan
Foto: Inkana Putri
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mendapat tekanan usai melarang ekspor nikel. Menurutnya, nikel dibutuhkan untuk pengembangan industri baterai lithium di Indonesia.

Dia mengatakan ketika pemerintah mulai membangun industri baterai, banyak pihak yang menekan. Banyak pihak yang meminta Luhut untuk mengizinkan kembali nikel diekspor.

"Sekarang misalnya lithium battery, dikatakan ketika mulai bangun kita ditekan. Kenapa nggak dikasihkan ke luar? Lho kita punya raw material kan itu (nikel), harusnya dinikmati sama kita juga," ungkap Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021).

Indonesia sendiri memang sudah melarang nikel untuk diekspor, sebagai gantinya nikel akan fokus untuk dikembangkan alias memaksimalkan proses hilirisasi. Salah satunya, dikembangkan untuk membuat baterai lithium. Luhut pernah mengatakan Indonesia akan bisa memproduksi baterai lithium di 2023.

Dalam catatan detikcom, pemerintah akan mengembangkan industri dan ekosistem kendaraan listrik melalui pembentukan holding BUMN baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) kerja sama dengan produsen mobil listrik dunia yaitu LG Chem (Korea) dan CATL (China).

Pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG serta CATL untuk mobil listrik akan mulai melakukan peletakan batu pertama akhir Juli 2021.

Sebelum bercerita soal tekanan dalam mengembangkan baterai listrik, Luhut awalnya mendapatkan pertanyaan mengenai bisakah Indonesia memenuhi kebutuhan barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dengan produksi dalam negeri. Dia menyatakan hal itu justru adalah keharusan dan bisa dilakukan.

"Harus lah. Kita harus bisa mandiri bukan artinya nutup diri, kita harus bisa penuhi kebutuhan minimal kita. Bisa kok, kan anak bangsa ini hebat-hebat," ungkap Luhut.

Simak video 'Pemerintah Gaji Rp 1 Juta ke Pekerja, Perusahaan Tak Boleh PHK':

[Gambas:Video 20detik]