Ketentuan cukai HPTL masih diatur dalam PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid tersebut mengatur cukai seluruh produk hasil tembakau.
Ariyo juga menambahkan, karena memilki sifat harm reduction, produk-produk HPTL bisa menjadi solusi alternatif bagi para perokok dewasa. Dia bahkan mendukung diberikannya insentif untuk produk-produk HPTL agar lebih mudah diakses oleh perokok dewasa agar dapat menurunkan prevalensi merokok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah harus bisa melihat lebih luas. Kenaikan CHT bisa diimbangi dengan insentif untuk pelaku HPTL yang terus melakukan inovasi agar produknya bisa jauh lebih rendah risikonya. Sehingga perokok dewasa bisa mendapat akses produk rendah risiko," kata Ariyo.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah pun menyepakati hal ini. Ia mengatakan, ada urgensi keberadaan regulasi khusus HPTL karena pengguna HPTL yang makin banyak. Kini ditaksir ada sampai 2 juta pengguna HPTL di Indonesia.
"Jumlah pengguna HPTL ini makin banyak sehingga perlu dibuat regulasi tersendiri agar ekosistem industri juga bisa berkembang. Karena produk ini juga merupakan produk yang berbeda dari rokok, sehingga perlu diatur pula secara berbeda," ujarnya.
Trubus menambahkan, insentif juga menjadi hal yang penting karena pelaku HPTL mayoritas merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan bersifat padat karya sehingga berperan penting dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Insentif juga bisa diberikan terkait investasi di industri HPTL.
"Produk HPTL ini merupakan substitusi rokok konvensional, dengan risiko yang lebih rendah. Sehingga industri ini perlu didorong. Pungutan untuk pelaku usaha juga jangan dinaikan karena saat ini sudah relatif tinggi. Stimulus untuk investasi di industri ini juga dibutuhkan," sambungnya.
Beberapa negara lain seperti Filipina, Selandia Baru, dan Britania Raya, yang menerapkan tarif cukai terhadap produk tembakau seusai dengan profil risikonya, telah berhasil menurunkan prevalensi merokok.
Tidak cuma terkait prevalensi merokok, kebijakan cukai yang ramah terhadap pertumbuhan industri pada akhirnya juga dapat mendorong kepatutan pelaku usaha terhadap pungutan, sehingga peredaran produk ilegal juga dapat ditekan. Dan akhirnya penerimaan negara juga dapat meningkat.
(dna/dna)