Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dinilai akan membuat petani tembakau dan pekerja sigaret kretek tangan (SKT) terpojok. Dosen Departemen Sosiologi FISIP UGM, AB Widyanta, mengatakan bahwa rencana kenaikan cukai rokok tahun depan perlu ditunda.
"Secara khusus soal rencana kenaikan cukai rokok 2022 harus dihentikan terlebih dahulu karena pandemi sudah banyak mem-PHK orang. Pemerintah perlu punya sense of crisis karena ini mempengaruhi kehidupan banyak orang," katanya, Selasa (14/9/2021).
Widyanta mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus melek mata secara kritis bahwa tembakau merupakan komoditas yang menghidupi banyak keluarga di Indonesia untuk mempertahankan hidup.
"Oke kalau memang negara ini mau menaikkan cukai, negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan petani tembakau dan petani cengkih," katanya. Dia berharap negara tidak seenaknya membuat kebijakan di saat negara memperoleh kontribusi cukai hampir Rp200 triliun tiap tahunnya.
"Dengan kontribusi ini, seharusnya pemerintah tidak bisa seenaknya sendiri. Selama ini pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan proteksi dan pemberdayaan petani tembakau, petani cengkih, dan buruh industri rokok," tegasnya.
Selain tidak pernah memberdayakan petani tembakau dan cengkih, lanjut dia, pemerintah juga abai terhadap masalah tata niaga tembakau dan cengkih yang memberatkan petani.
"Ada alasan dari pemerintah untuk menaikkan CHT, salah satunya penerimaan negara, dan negara hanya mau itu. Tapi bagaimana perlindungan petani tembakau, cengkih, dan buruh? Kalau cukai mau dinaikkan, harus dihitung soal ini. Petani selalu jadi yang tertindas," katanya.
