Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti proyek pengolahan biji besi menjadi hot metal atau blast furnace PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Proyek dengan nilai investasi US$ 850 juta yang disebut mangkrak itu berkontribusi pada utang perseroan yang mencapai US$ 2 miliar atau Rp 31 triliun. Erick pun menyebut ada indikasi korupsi.
"Ini kan hal-hal yang tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi dan kita akan kejar siapapun yang merugikan karena ini kembali bukannya kita ingin menyalahkan, tetapi penegakan hukum kepada bisnis proses yang salah harus kita perbaiki," kata Erick dalam acara Talkshow Bangkit Bareng, Selasa (28/9/2021).
Dalam catatan detikcom Juli 2019 lalu, Roy Edison Maningkas yang ketika itu mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen menjelaskan, proyek ini telah dicanangkan sejak 2011 dan terancam merugi. Pasalnya, harga pokok produksi (HPP) slag yang dihasilkan proyek blast furnace ini lebih mahal US$ 82 per ton atau setara dengan Rp 1.144.130 (kurs Rp 14.000) jika dibandingkan harga pasar.
Dengan demikian jika produksinya 1,1 juta ton hot metal per tahun, maka potensi kerugian Krakatau Steel sekitar Rp 1,3 triliun per tahun.
"Harga pokok produksi yang nanti dihasilkan itu lebih mahal US$ 82 per ton, which is kalau produksi 1,1 juta ton itu kita akan mengalami kerugian per tahun Rp 1,3 triliun," jelas Roy di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2019).
Selain itu, proyek blast furnace telah molor 72 bulan dari jadwal operasi, sehingga biaya proyek ini juga membengkak hingga Rp 3 triliun.
"Project ini awalnya tidak sampai Rp 7 triliun, dan sekarang over-run menjadi kurang lebih Rp 10 triliun. Over-run itu budget-nya terlampaui Rp 3 triliun. Saya pikir ini bukan angka yang kecil, ini besar. Proyeknya juga sudah terlambat 72 bulan," terangnya.
Roy mengatakan sejak awal menjabat sebagai Komisaris Independen pada 2015, dia sudah menyampaikan keberatannya terhadap proyek blast furnace. "Dan sejak awal saya masuk ke KS terutama dalam waktu 2 tahunan terakhir ini saya sudah sampaikan (keberatannya)," katanya.
Dikarenakan proyek tersebut sudah berjalan sejak 2011, maka Roy bersama dewan komisaris lainnya meminta adanya konsultan independen yang ahli dalam proyek blast furnace sehingga mereka dapat memberikan analisis terkait kerugian dan keuntungan, juga dampak dari proyek ini.
"Sempat ada dulu (konsultan independen), tapi kemudian karena apa itu istilahnya terstruktur (proyeknya) jadi nggak ada lagi," ucapnya.
Baca juga: Jurus Silmy Karim Berantas Baja Impor |
Dia juga menyayangkan keputusan direksi untuk menjalankan proyek ini meski belum diuji coba.
"Tiga-empat minggu yang lalu di rapat BOD (Board of Director) BOC (Board of Commissioner) diputuskan bahwa fasilitas ini akan segera beroperasi. Saya langsung menyampaikan bahwa saya tidak setuju dan saya akan menyampaikan dissenting opinion," papar dia.
Roy saat itu juga memaparkan bahwa blast furnace ini belum memiliki gas holder atau penyaring gas buangan, sehingga gas buangan yang dihasilkan dari proyek ini langsung dibuang ke udara.
"Sekarang saja mereka sudah berani operasi padahal belum menghasilkan hot metal. Sekarang kan sudah melakukan kegiatan walaupun gas holdernya belum selesai. Gas buangan produksi ini buangnya ke udara. Jadi saya melihat disuruhnya berproduksi ini sangat dipaksakan," tandasnya.
(aid/eds)