Biar Bebas Impor Baja, RI Bisa Apa?

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 08 Okt 2021 13:57 WIB
Meningkatnya kebutuhan baja lapis alumunium seng (BJLAS) membuat PT Tata Metal Lestari diminta untuk memenuhi kebutuhan itu.
Foto: dok. Kemenperin
Jakarta -

Industri baja nasional yang mandiri diharapkan mampu mendukung tumbuhnya ekonomi nasional. Dengan metode Three Circular Economy, pengamat optimis tujuan itu dapat segera terwujud.

Three Circular Economy ini sendiri adalah sebuah analisa umum antara peningkatan produksi dalam negeri, konsumsi produk dalam negeri, penurunan impor serta adanya investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam diskusi online Infrastructure Connect Digital Series 2021 dengan tema "Menuju Kemandirian Industri Baja Nasional dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional" Kamis (7/10), Direktur logam Dirjen ILMATE Kemenperin, Budi Susanto mengungkapkan, Kemenperin sudah memiliki rencana induk pengembangan industry besi dan baja nasional.

Rencana itu dibuat dari tahun 2015 sampai tahun 2035. Pada rencana tahap dua (tahun 2020-2024), target kapasitas produksi di akhir tahun 2024 sebesar 17 juta ton.

"Di bulan ke 4 tahun 2021 ini sudah mencapai 11,7 ton. Ini juga kalau dilihat dari targetnya (2021) ini 11,9 juta ton. Jadi kita sekarang masih kekurangan 0,2 juta ton. Mudah-mudahan dengan beroperasinya fasilitas LSM dari Gunung Rajapaksi yang 11 juta ton ini nanti bisa terpenuhi. Kemudian Cilegon karena kita sudah sebut sebagai kota baja kita juga canangkan ada cluster 10 juta ton. Ini merupakan bagian dari yang 17 juta ton. Nah ini di tahun 2019 sampai 2022 ini juga sudah ditetapkan sebesar 6,9 juta ton. Dan ini mudah-mudahan juga bisa terpenuhi, " terang Budi.

Budi menjelaskan, menurut data dari Badan Pusat Statistik 5 Agustus lalu, sektor konstruksi yang membutuhkan banyak baja dan besi sebagai material konstruksi kini tumbuh 4,42 persen.

Pertumbuhan ini terjadi karena adanya realisasi belanja pemerintah untuk konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar 50,52 persen. Kemudian kebijakan PPnBM (Pajak Penjualan untuk Barang Mewah) untuk otomotif. Kebijakan ini juga mendorong pemakaian baja juga yang pada akhirnya meningkatkan impor besi dan baja.

Bersambung ke halaman selanjutnya.