BKPM Audit Produksi Semen Nasional, DPR Ingatkan soal Akurasi Data

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 29 Nov 2021 11:56 WIB
Kapasitas produksi semen di dalam negeri terus meningkat. Bahkan dua tahun terakhir, Indonesia kelebihan pasokan semen.
Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto (Istimewa)
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengaku mendukung penuh rencana Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadia yang akan melakukan audit terhadap kapasitas produksi semen nasional.

Menurutnya, audit diperlukan guna membuktikan apakah benar kapasitas produksi semen nasional mengalami over supply sebagaimana disuarakan Asosiasi Semen Nasional (ASI) baru-baru ini.

Pasalnya, kata dia, jika mengacu pada data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang menyebut kapasitas produksi semen nasional mengalami over supply dengan kapasitas produksi semen nasional mencapai 110 juta ton ditambah 6 juta ton dari luar anggota ASI kurang masuk akal.

"Dugaan data yang diberikan ASI salah, terutama mengenai kapasitas produksi. Jika dicermati 110 juta ton tersebut adalah data design kapasitas Mill (Finish Mill/Grinding Mill), sedangkan estimasi produksi semen nasional hanya di kisaran 80.73 juta ton," tandas Politisi PDIP itu kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

"Setelah dianalisis menggunakan data riil, apabila menggunakan data 110 juta ton seperti yang disebutkan, pasti dalam 2 tahun kedepan tidak akan bisa tercukupi, karena design kapasitas klinker saja hanya 74,5 juta Ton. Karena ada bahan-bahan tambahan di finishing mill/grinding mill, saya dapat perhitungan yang biasa dipakai bahwa 1 ton Klinker jika diolah akan menjadi 1,30 ton semen. Apabila 74,5 juta ton X 1,30 = 96,8 juta ton Semen.Setelah dikurangin Pabrik yang tidak produksi dan utilisasi hanya 90% karena trouble dan maintenance,maka Kapasitas Produksi Semen Nasional Maksimal hanya 80.73 jutavTon (tidak sampai di angka 110 juta ton semen seperti yang diberitakan). Nah, dari mana klinker selebihnya apakah impor? kok aneh data ini," sambung Bendahara Megawati Institute itu.

Bersambung ke halaman selanjutnya.