ADVERTISEMENT

Ombudsman Sarankan Perbaikan Kriteria Petani Penerima Pupuk Subsidi

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Rabu, 01 Des 2021 07:14 WIB
Petugas memasang spanduk raksasa di gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Jakarta, Kamis (9/3/2017). Spanduk tersebut berisi ajakan untuk aktif mengawasi kinerja lembaga layanan publik. Spanduk itu bertuliskan Awasi, Tegur, Laporkan.
Foto: Ari Saputra

Dalam rangka perbaikan tata kelola Pupuk Bersubsidi, Ombudsman RI menyampaikan saran perbaikan di antaranya mengenai perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi dengan beberapa opsi misalnya pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100% kepada petani tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektare.

Mengenai akurasi pendataan petani penerima pupuk bersubsidi, Ombudsman menyarankan agar dilaksanakan pendataan penerima pupuk subsidi dilakukan setiap lima tahun sekali dengan evaluasi setiap tahun. Selain itu dapat dilaksanakan penyusunan mekanisme pelibatan Aparatur Desa dalam pendataan, verifikasi dan validasi rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.

"Ombudsman RI akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan saran perbaikan terkait tata kelola pupuk bersubsidi," tutup Yeka.

Menanggapi hasil kajian Ombudsman, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil menyatakan antusias dengan hasil kajian Ombudsman. Dirinya membenarkan jika anggaran untuk pupuk bersubsidi mengalami penurunan tiap tahunnya. Meskipun demikian, dirinya mengajak kepada para stakeholder untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi sesuai saran perbaikan dari Ombudsman.

"Bisa diawali dengan melakukan pilot project beberapa wilayah dengan memperhatikan saran perbaikan dari Ombudsman," ujarnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyatakan ada tiga isu utama yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pupuk bersubsidi, yakni mengenai kebijakan pupuk bersubsidi, isu data penerima dan mekanisme penyaluran pupuk bersubdi.

Untuk itu pihaknya akan menyempurnakan kembali Permendag Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian agar kualitas pupuk bersubsidi dapat memenuhi prinsip 6T.

Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN, Warih Sadono mengatakan saran perbaikan Ombudsman ini sejalan dengan transformasi BUMN yang sedang disusun.

"Pasti ada bagian-bagian yang bermanfaat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam transformasi BUMN. Kementerian BUMN juga akan mendorong dan mendukung PT Pupuk Indonesia terkait bagaimana menjaga supply chain agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak tanpa adanya penyimpangan," tegasnya.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman menyambut baik hasil kajian Ombudsman. "Saya senang sekali, Ombudsman ini win win solution, semua pihak senang. Ke depan PT Pupuk Indonesia siap turut serta dalam reformasi subsidi pupuk," ujarnya.

Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Anita Iskandar mengatakan saran perbaikan Ombudsman sangat strategis.

"Akurasi penerima pupuk bersubsidi harus menjadi perhatian karena pemerintah dituntut untuk menyalurkan subsidi yang tepat sasaran. Salah satunya dengan penyempurnaan basis data penerima pupuk bersubsidi," terangnya


(ara/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT