Pengusaha Semen Minta Larangan Truk 'Obesitas' Ditunda

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 25 Jan 2022 16:19 WIB
Pelarangan truk memuat barang dengan kapasitas berlebih terus disosialisasikan. Hal itu membuat negara rugi tiap tahunnya untuk perbaiki jalan yang rusak.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Asosiasi Semen Indonesia (ASI) meminta agar kebijakan angkutan over dimension dan over loading (ODOL) ditunda. Sebab, pengusaha semen terpukul dengan adanya pandemi COVID-19.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mencanangkan kebijakan zero ODOL di tahun 2023.

Ketua ASI Widodo Santoso meminta agar kebijakan ODOL diundur menjadi 2025. Sebab, persiapan pengadaan kendaraan terhambat oleh pandemi.

"Kebijakan ODOL perlu diundur dari tahun 2023 menjadi tahun 2025 mengingat untuk persiapan pengadaan tambahan mobil terhambat dengan adanya musibah pandemi selama 2 tahun," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Senin (25/1/2022).

Ia mengakui, mulanya yakin 2 hingga 3 tahun adalah waktu yang cukup.

"Namun 2 tahun kita nggak bisa apa-apa. Sehingga temen-temen asosiasi, semua pak, mohon agar ODOL kiranya diundur sampai awal tahun 2025. Seperti dari keramik, asosiasi minuman, dan asosiasi baja dan lain-lainnya," katanya.

Dalam paparannya, ia juga menyampaikan kelebihan pasokan atau over supply semen akan terjadi sampai dengan tahun 2030, di mana kelebihan pasokan 35 juta ton sementara peningkatan permintaan rata-rata hanya 5% atau 3,5 juta ton per tahun.

"Diperlukan segera dikeluarkannya keputusan peraturan tertulis moratorium sampai dengan tahun 2028," ujarnya.

Tak cuma itu, pihaknya juga meminta domestic market obligation (DMO) batu bara untuk industri semen dengan harga US$ 90 per ton diperpanjang 12 bulan.

"Mengingat harga ekspor batu bara masih tinggi, belum jelas kapan berakhir. Untuk itu pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian ESDM pada pelaksanaannya," ujarnya.

(acd/eds)