Alasan Industri Minta Kebijakan Zero Truk 'Obesitas' Ditunda hingga 2025

Kalangan dunia usaha keberatan dengan rencana penerapan kebijakan truk bebas muatan dimensi lebih alias over dimensions over load (ODOL) pada 2023. Kalangan usaha dan industri minta kebijakan itu ditunda.

Dunia usaha dan industri menyatakan belum siap bila penerapan kebijakan itu dilakukan di 2023. Mereka meminta agar kebijakan ini diundur hingga 2025 mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan sejak disepakati oleh tiga Menteri (Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Perindustrian) pada awal Februari 2022 tentang relaksasi Zero ODOL yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2023, industri kaca mulai melakukan peremajaan truk tua. Namun percepatan peremajaan truk tersebut terhenti karena pandemi.

Secara operasional kinerja industri kaca membaik pada akhir kuartal I/2021, termasuk operasional angkutan. Namun secara finansial masih belum pulih karena harus menutup kerugian sebelumnya.

"Alhasil peremajaan truk tersebut terhenti," kata Yustinus, Selasa (8/3/2022).

Yustinus mengatakan, pada dasarnya pelaku industri akan mematuhi kebijakan ini, namun pelaku industri umumnya mematuhi regulasi, termasuk izin dan kir rutin truk. Namun terkait penerapannya, dia meminta ditunda.

"Sehingga sangat tepat bila pemberlakuan Zero ODOL diberikan 'injury time' atau perpanjangan waktu dua tahun menjadi 1 Januari 2025," katanya.

Dengan perpanjangan waktu tersebut, kata Yustinus, memungkinkan pelaku industri dan pengusaha angkutan mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk peremajaan truk.

"Memang alternatif moda angkutan kereta api sudah dicoba, namun mandek tidak mencapai 1% dari total angkutan karena tidak efisien," paparnya.

Pemberlakuan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, kata dia, pasti akan menaikkan biaya logistik yang berujung pada menurunnya daya saing produk serta menaikkan harga jual sehingga daya beli masyarakat menurun lagi.

"Bila daya beli masyarakat menurun, maka ekonomi kita yang sekitar 60% bergantung pada belanja dalam negeri juga akan menurun. Ujung-ujungnya, pemulihan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini akan sia-sia," ujar dia.