Motor Listrik Dapat Subsidi Pemerintah, buat Konversi atau Beli Baru?

Menteri ESDM Arifin Tasrif bicara soal rencana subsidi motor listrik yang mau dilakukan pemerintah. Arifin menjelaskan sampai saat ini pemerintah masih terus membahas soal rencana subsidi tersebut.

Arifin mengatakan pemerintah juga sedang menimbang-nimbang opsi apakah memberikan subsidi pada pembelian motor listrik baru atau untuk konversi motor BBM menjadi motor listrik.

Dirinya sendiri lebih menyarankan subsidi diberikan pada biaya konversi motor listrik. Pasalnya, biaya konversi pun cukup mahal hingga mencapai Rp 15 juta per unit motor.

"Nanti sih akan dua-duanya. Cuma kalau saya pribadi sih maunya dorong yang konversi aja dulu," ungkap Arifin ditemui wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

Dia juga enggan mengungkapkan alokasi anggaran untuk subsidi tersebut akan datang dari kementerian mana. "Nanti pasti akan ada alokasi, saya rasa akan diatur (Kementerian) Keuangan nanti," ujarnya.

Arifin menilai pemerintah ingin menggenjot konversi ataupun penambahan motor listrik di tengah masyarakat. Hal itu dilakukan karena motor roda dua banyak digunakan masyarakat, belum lagi harganya pun masih wajar di kantong masyarakat.

Dia menyatakan untuk melakukan konversi satu unit sepeda motor BBM menjadi bertenaga listrik biayanya masih berkisar di Rp 15 juta. Maka dari itu, dirinya pribadi mendorong agar konversi motor listrik diperbanyak dengan memberikan subsidi ke masyarakat dan membuat proses tersebut jadi murah.

Lebih lanjut Arifin menjabarkan dari total biaya Rp 15 juta, komponen paling besarnya adalah baterai, jumlahnya kira-kira Rp 7,5 juta. Maka dari itu bila jumlah itu bisa dikurangi dengan subsidi, masyarakat dinilai akan lebih cepat dan tertarik melakukan konversi motor listrik.

"Kita perkirakan sekarang biaya konversi itu Rp 15 juta, yang paling mahal itu Rp 7,5 juta baterainya. Menurut saya, bisa nggak sih batre ini dipikirkan untuk digendong (disubsidi) itu kalau bisa lumayan. Kita udah survei ke masyarakat kasih kuisioner, kalau Rp 5-6 juta biayanya masyarakat nggak keberatan," papar Arifin.