Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah membebaskan sementara bea keluar minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO). Alasannya, agar ekspor komoditas tersebut menjadi lebih lancar.
Plt Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menjelaskan jika bea keluar dibebaskan, ekspor CPO akan lebih lancar. Selain itu, nilai hasil dari ekspor bisa digunakan untuk memproduksi Minyakita.
"Kalau kita tidak ekspor runyam. Ekspor itu jangan dihalangi, perlu pengorbanan dari Kementerian Keuangan dengan menunda sementara Bea Keluar CPO sampai Lebaran selesai, yang sekarang US$ 52 dolar per ton. Itu sementara waktu dihapus, ya ditunda sementara,," dalam konferensi pers DMSI, Tantangan dan Perkembangan Industri Hilir Sawit 2023, di Pusat Bisnis Thamrin, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Seretnya ekspor CPO ini juga menjadi penyebab minyakita tidak diproduksi oleh produsen. Untuk memproduksi minyakita, produsen menggunakan hasil atau keuntungan dari ekspor CPO.
"Saya menduga mereka nggak produksi Minyakita karena nggak ada cuannya di ekspor. Mereka tidak produksi karena ga ada cuan untuk tutupi kerugian," kata Sahat.
Bukan itu saja, seretnya ekspor menyebabkan CPO di dalam negeri numpuk. Jumlah CPO yang menumpuk itu sebanyak 6,17 juta ton dari seluruh di Indonesia. CPO tersebut merupakan pasokan yang siap ekspor dari November 2022 sampai Januari 2023.
"Pengusaha itu punya tunggakan PE 6,17 juta ton, 6,17 juta ton, tidak dijadikan bahan ekspor. Mulai dari tahun lalu sampai sekarang. Kenapa nggak diekspor? Ada 6,17 juta ton siap ekspor tidak mau ekspor, di luar negeri lagi resesi," pungkas Sahat.
