.webp)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan impor KRL bekas disepakati untuk tidak dilakukan. Hal itu seperti hasil riviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan tidak merekomendasikan impor KRL bekas.
Menurutnya keputusan itu juga sudah bulat ditentukan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kan sudah ada hasil audit dari BPKP yang dijadikan acuan dalam rakortas yang dipimpin oleh pak Luhut. Ketika itu semua menyepakati bahwa kita akan mengikuti audit BPKP," ungkap Agus ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun impor KRL bekas dilakukan demi menggantikan unit-unit KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan tahun ini. Impor dilakukan oleh PT KCI.
Kementerian BUMN membuka opsi untuk melakukan impor darurat beberapa gerbong KRL bekas tahun ini. Soal hal itu, Agus mengaku belum mendapatkan informasi.
Malah menurutnya, kemungkinan pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk persetujuan impor tersebut. Pasalnya pihaknya tetap berpegangan dengan hasil rapat koordinasi dengan Luhut yang menyebutkan pemerintah akan mengikuti hasil riviu BPKP.
Izin impor barang bekas diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Namun, sebelum itu Kementerian Perdagangan harus mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian sebagai instansi teknis.
"Wah saya nggak tahu (ada impor darurat), tanya aja seperti apa, tapi kan kalau impor darurat berarti tidak ada rekomendasi dari kami. Saya nggak tahu, tanya aja ke Menteri Perdagangan berani nggak mengeluarkan izin impornya? Karena kalau kami yang kami pegang adalah hasil rapat yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," papar Agus.
Agus sempat terheran dengan adanya istilah impor darurat yang diungkapkan Kementerian BUMN. Dia mengaku sampai saat ini tidak ada informasi soal hal tersebut, termasuk apakah hal itu akan dibahas antar kementerian atau tidak.
"Saya belum terinfo. Malah saya nggak tahu ada istilah impor darurat itu apa ya, dan kami belum terinfo mengenai hal itu," ungkap Agus.
Kementerian BUMN pertimbangkan impor darurat KRL. Cek halaman berikutnya.
